POSSI Bali Soroti Ketimpangan Fasilitas Atlet Selam di Empat Kabupaten

Persiapan Kontingen Olahraga Selam Bali menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2027 mulai memasuki fase pemetaan kritis. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengprov POSSI) Bali mengintensifkan inspeksi serta evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan atlet di tingkat Pengurus Kabupaten (Pengkab). Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi risiko krisis kuota atlet yang berpotensi menggagalkan kepesertaan sejumlah daerah.

Ketua Umum Pengprov POSSI Bali, Letkol Laut (H) Bagus Partha Wijaya, menegaskan bahwa pemantauan dini dilakukan secara ketat agar tidak ada wilayah yang kedapatan memangkas partisipasi hanya karena kelalaian pembinaan di tingkat dasar. Audit kesiapan ini mencakup ketersediaan SDM atlet, kelengkapan sarana teknis, hingga kepatuhan regulasi organisasi.

Disparitas Sarana dan Pembinaan di Empat Wilayah Riskan

Dari total sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata, perhatian khusus Pengprov POSSI Bali kini tertuju pada empat daerah, yakni Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem. Evaluasi analitis menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal kesiapan infrastruktur olahraga akuatik serta ketersediaan pelatih berlisensi jika dibandingkan dengan daerah maju seperti Denpasar atau Badung.

Dinamika pembinaan di empat kabupaten tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan fasilitas kolam standar, alokasi anggaran daerah, serta tingkat keaktifan jajaran pengurus kabupaten dan KONI setempat.

“Seperti mulai dicek ada atau tidaknya atlet di Pengkab-Pengkab. Jangan sampai jumlahnya kurang dari yang dipersyaratkan. Masih ada beberapa Pengkab kesulitan mendapatkan atlet, dan hal ini berpengaruh langsung pada persiapan menuju Porprov,” ujar Bagus Partha Wijaya.

Berikut adalah matriks analisis kesiapan dan tantangan pembinaan cabang olahraga selam di wilayah pemantauan khusus:

Ketertiban Administrasi dan Validasi Kepindahan Atlet

Selain kendala teknis di lintasan kolam maupun laut, faktor sengketa administrasi sering kali menjadi hambatan laten dalam pembinaan olahraga prestasi. POSSI Bali memberikan penekanan khusus pada penertiban berkas legalitas, mencakup kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan proses mutasi atlet antar-daerah agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Langkah tegas ini bertujuan mencegah praktik transfer atlet yang tidak sah atau sengketa domisili yang kerap mencuat menjelang pembukaan multi-event. Kepatuhan administrasi dinilai setara pentingnya dengan pencapaian fisik atlet, mengingat cacat dokumen dapat berujung pada diskualifikasi kepesertaan.

Sinergi Multistakeholder Menuju Keterlibatan Penuh Porprov 2027

Target utama Pengprov POSSI Bali adalah mengulang kesuksesan edisi-edisi sebelumnya, di mana Porprov mampu diikuti secara utuh oleh 9 kabupaten/kota di seluruh Bali. Keterlibatan 100 persen daerah dianggap krusial untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat sekaligus menjaring talenta terbaik Bali untuk ajang bertaraf nasional hingga internasional.

Namun, pencapaian target tersebut mustahil terwujud tanpa komitmen kolektif. Keterbatasan fasilitas di daerah tidak boleh menjadi alasan pasif untuk menyerah sebelum bertanding. Diperlukan integrasi peran yang solid antara Pengkab, pelatih, pihak sekolah, hingga komitmen pendanaan dari KONI di masing-masing kabupaten/kota.

“Hal ini dapat terlaksana apabila seluruh unsur mulai dari atlet, pelatih, pengurus, termasuk KONI masing-masing kabupaten/kota ikut mendukung dan berkomitmen secara utuh,” kata Bagus.