Pemprov Sultra Tertibkan 800 Aset Bermasalah Demi Kepentingan Publik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola aset daerah. Dari catatan inventarisasi terbaru, terdapat sekitar 800 aset milik daerah yang terindikasi masih dikuasai pihak ketiga atau belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah penertiban ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi utama barang milik daerah (BMD) sebagai sarana pelayanan publik dan pendorong produktivitas ekonomi wilayah.

Secara analitis, ketidaktertiban administrasi aset kerap menjadi celah kebocoran fiskal dan sumber sengketa hukum berkepanjangan. Upaya Pemprov Sultra untuk mengidentifikasi, memverifikasi, hingga menarik kembali aset-aset tersebut mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance sekaligus merespons supervisi pencegahan korupsi oleh lembaga pengawas.

Kronologi dan Tahapan Penataan Aset Daerah Sultra

Penataan ratusan aset yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dilakukan melalui tahapan terstruktur guna meminimalisasi potensi konflik horizontal maupun persoalan hukum:

1. Audit dan Pendataan Ulang (Fase Identifikasi): Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyisir data kepemilikan sekitar 800 bidang tanah, gedung, dan kendaraan operasional yang tercatat di neraca daerah namun tidak berada dalam penguasaan fisik pemerintah.
2. Verifikasi Legalitas dan Batas Lahan: Pemerintah menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan sertifikasi massal dan memastikan status legalitas hukum aset tidak tumpang tindih dengan klaim pihak lain.
3. Pendekatan Persuasif dan Somasi Hukum: Memberikan ruang klarifikasi dan negosiasi bagi pihak-pihak yang memanfaatkan aset tanpa dasar hukum perjanjian sewa atau pinjam pakai yang sah.
4. Eksekusi Pemulihan dan Pemanfaatan Kembali: Aset yang berhasil diamankan dialihkan pengelolaannya untuk program strategis daerah, fasilitas sosial, maupun optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penertiban aset daerah bukan sekadar persoalan legalitas kepemilikan, melainkan ikhtiar memastikan seluruh kekayaan milik rakyat Sulawesi Tenggara dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tertib neraca keuangan daerah."

Optimalisasi Nilai Ekonomi dan Ruang Publik

Fokus utama dari pemulihan aset ini bukan sekadar menambah angka penguasaan properti pada neraca daerah, melainkan reorientasi fungsi untuk masyarakat luas. Sebagian besar aset berupa lahan strategis di kawasan perkotaan direncanakan bakal disulap menjadi ruang terbuka publik, pusat pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain fungsi sosial, aset yang memiliki nilai komersial tinggi akan dimasukkan ke dalam skema pemanfaatan resmi, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP) atau sewa yang transparan. Pola ini diproyeksikan mampu mendongkrak PAD Sultra yang selama ini belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan hak kelola.

Dukungan Supervisi dan Sinergi Antarlembaga

Keberhasilan penertiban aset daerah membutuhkan mitigasi risiko hukum yang ketat. Oleh sebab itu, Pemprov Sultra memperkuat sinergi dengan berbagai instansi penegak hukum dan pengawas:

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, KPK memantau indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) pada area intervensi manajemen aset daerah.
• Kejaksaan Tinggi Sultra: Bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memfasilitasi jalur litigasi maupun non-litigasi untuk penyelamatan aset bermasalah.
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Memberikan asistensi audit investigatif untuk mengukur potensi kerugian daerah akibat penguasaan aset non-prosedural.

Dengan restrukturisasi tata kelola yang komprehensif, Pemprov Sultra berharap neraca keuangan daerah semakin akuntabel dan aset yang selama ini terbengkalai dapat bertransformasi menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan.