Pakistan dan Tujuh Negara Muslim Kecam Kebijakan Permukiman Israel

Pakistan bersama tujuh negara Muslim lainnya pada Jumat (21/8/2026) mengecam keras "kebijakan permukiman ilegal yang berlanjut" Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kecaman itu dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri (FO) Pakistan.

Menteri luar negeri Pakistan, Mesir, Turkiye, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab "secara tegas mengecam kebijakan permukiman ilegal Israel yang berlanjut di Wilayah Palestina yang Diduduki dan menolak secara kategoris rencana permukiman 'E1' serta aktivitas permukiman terkait di timur Yerusalem Timur yang diduduki," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kronologi Sikap Delapan Negara Muslim

Pernyataan bersama ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan akibat rencana perluasan permukiman Israel. Berikut kronologi sikap yang disampaikan delapan negara Muslim:

1. Rilis pernyataan bersama — Kementerian Luar Negeri Pakistan menerbitkan pernyataan bersama atas nama delapan negara Muslim.
2. Kecaman atas kebijakan permukiman ilegal — Para menteri luar negeri mengecam kebijakan permukiman ilegal Israel yang berlanjut di Wilayah Palestina yang Diduduki.
3. Penolakan kategoris atas rencana 'E1' — Rencana permukiman 'E1' serta aktivitas permukiman terkait di timur Yerusalem Timur yang diduduki ditolak tegas.
4. Kecaman atas kekerasan pemukim — Para menteri mengutuk pelanggaran dan tindak kekerasan pemukim yang didukung otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina dan properti mereka.
5. Penegasan hak rakyat Palestina — Tindakan tersebut tidak mengurangi hak-hak inheren rakyat Palestina dan melanggar hukum internasional serta resolusi PBB.
6. Peringatan eskalasi — Rencana 'E1' dinilai sebagai eskalasi berbahaya yang memajukan perluasan permukiman dan aneksasi.

Rencana 'E1' di Mata Delapan Negara Muslim

Rencana 'E1' menjadi sorotan utama dalam pernyataan bersama ini. Para menteri menilai rencana tersebut merusak kesinambungan geografis wilayah Palestina yang diduduki, terutama antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

"Rencana 'E1' merupakan eskalasi berbahaya yang semakin memajukan perluasan permukiman dan aneksasi serta merusak kesinambungan geografis wilayah Palestina yang diduduki, khususnya antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur," demikian peringatan para menteri.

Menurut pernyataan bersama, para menteri menegaskan bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak mengurangi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut. Langkah itu juga merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Kekerasan Pemukim dan Tekanan Internasional

Selain persoalan permukiman, para menteri juga mengulangi kecaman atas "pelanggaran dan tindak kekerasan yang dilakukan pemukim, dengan dukungan otoritas pendudukan Israel, terhadap rakyat Palestina dan properti mereka". Hal ini menunjukkan kekhawatiran mendalam atas meluasnya ketidakamanan yang dihadapi warga Palestina di lapangan.

Kecaman ini sejalan dengan desakan sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya meminta Israel menghentikan proyek permukiman di Tepi Barat. Tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel pun terus menguat, baik dari negara-negara Muslim maupun komunitas internasional yang lebih luas.

Sikap bersama delapan negara Muslim ini menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas politik luar negeri bersama. Dengan penolakan kategoris atas rencana 'E1', negara-negara tersebut berharap tekanan diplomatik dapat mendorong penghentian perluasan permukiman serta perlindungan hak-hak rakyat Palestina sesuai hukum internasional.