Nasib MotoGP Mandalika di Tangan Presiden, Menpora Tunggu Restu Prabowo

LOMBOK — Bursa spekulasi soal kelanjutan MotoGP Mandalika akhirnya menemui titik terang. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan bahwa perpanjangan kontrak sirkuit yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut sepenuhnya berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Keputusan final belum diumumkan, dan seluruh ekosistem balap tanah air kini menunggu restu dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Pernyataan tersebut menandai babak baru dalam negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia, Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP, dan ITDC sebagai pengelola kawasan. Kabar ini sekaligus menjawab pertanyaan publik yang selama ini menanti kejelasan status Mandalika di kalender balap dunia.

Menpora Buka Suara Soal Proses Negosiasi

Erick Thohir menjelaskan bahwa pembahasan perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika sudah masuk tahap akhir. Seluruh kajian teknis, mulai dari aspek finansial, dampak ekonomi, hingga kesiapan infrastruktur, telah rampung dibahas di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sudah menyelesaikan semua evaluasi. Tinggal menunggu keputusan Bapak Presiden Prabowo," ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta. Menurutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru karena kontrak ini menyangkut komitmen jangka panjang dan anggaran negara yang tidak sedikit.

Erick menegaskan, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak berganda. Sirkuit Mandalika tercatat sebagai venue pertama MotoGP di Indonesia sejak 1997, dan sejak debutnya pada 2022, event ini selalu menyedot perhatian ratusan juta penggemar balap di seluruh dunia.

Data penyelenggaraan tiga musim terakhir menunjukkan tren positif. Rata-rata okupansi tribun mencapai 80 persen, dengan total penonton yang hadir di sirkuit menembus angka 100 ribu orang per edisi. Dampak ekonomi yang diklaim pemerintah mencapai Rp4,5 triliun per tahun, mencakup sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM lokal.

Alasan di Balik Sikap Hati-hati Pemerintah

Meski angka-angka terlihat menjanjikan, pemerintah tidak serta-merta memperpanjang kontrak. Ada sejumlah pertimbangan strategis yang membuat keputusan ini harus melewati meja Presiden. Salah satunya adalah skema pembagian biaya antara pemerintah pusat, ITDC, dan pihak swasta.

Dalam kontrak sebelumnya, biaya hosting fee MotoGP Mandalika disebut mencapai angka puluhan miliar rupiah per musim. Belum lagi biaya homologasi sirkuit, pemeliharaan aspal, dan peningkatan fasilitas paddock yang harus dilakukan setiap tahun. Semua pos pengeluaran itu harus dihitung ulang agar tidak membebani APBN secara berlebihan.

Selain itu, ada pula pertimbangan soal posisi Mandalika dalam kalender MotoGP. Dorna Sports selaku promotor global kerap mengevaluasi sirkuit berdasarkan tingkat kehadiran penonton, kualitas siaran, dan daya tarik pasar. Mandalika memiliki keunggulan sebagai satu-satunya sirkuit di Asia Tenggara yang masuk kalender MotoGP, namun harus bersaing dengan tawaran negara lain yang siap menyuntikkan dana lebih besar.

Pakar ekonomi olahraga menilai, keputusan Presiden Prabowo akan sangat menentukan arah industri balap nasional. Jika kontrak diperpanjang, Indonesia bisa memperkuat posisinya sebagai tuan rumah event motorsport kelas dunia. Sebaliknya, jika tidak diperpanjang, ada risiko hilangnya momentum pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Dampak bagi Sirkuit dan Industri Balap Nasional

Sirkuit Mandalika dibangun dengan standar FIM Grade A, menjadikannya layak menggelar balapan sekelas MotoGP. Panjang lintasan 4,3 kilometer dengan 17 tikungan ini dirancang oleh desainer ternama asal Italia, Populous. Sejak diresmikan pada 2021, sirkuit ini telah menjadi ikon baru pariwisata Indonesia di kawasan timur.

Sejumlah pembalap top dunia pernah mencicipi kerasnya aspal Mandalika. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga Jorge Martin tercatat beberapa kali menyelesaikan balapan di sirkuit ini dengan catatan waktu kompetitif. Bahkan, gelaran 2022 sempat diwarnai hujan deras yang memaksa balapan dimulai dengan prosedur start tertunda, sebuah momen yang menjadi sejarah tersendiri dalam kalender MotoGP.

Bagi Indonesia, keberlanjutan MotoGP Mandalika bukan hanya soal gengsi. Event ini melibatkan ribuan tenaga kerja lokal, mulai dari marshal, staf medis, hingga pelaku usaha mikro di sekitar sirkuit. Setiap edisi balapan disebut menyerap lebih dari 3.000 pekerja langsung dan tidak langsung.

Dari sisi pembinaan, kehadiran MotoGP di tanah air juga menjadi magnet bagi pembalap muda Indonesia untuk menembus kompetisi internasional. Nama-nama seperti Mario Aji dan Veda Ega Pratama kini bersaing di level Asia dan Eropa, sebagian berkat eksposur yang diciptakan oleh gelaran Mandalika.

"Jika Mandalika tetap masuk kalender, kami siap meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Target kami bukan hanya mempertahankan, tapi naik kelas," tegas Erick Thohir.

Pemerintah berjanji akan mengumumkan keputusan final secepatnya. Sampai saat itu tiba, seluruh pemangku kepentingan, dari pembalap, tim, sponsor, hingga penggemar di tribune, hanya bisa menunggu. Satu hal yang pasti: nasib MotoGP Mandalika kini bukan lagi soal teknis di lintasan, melainkan keputusan politik di Istana Negara.