MPR Tekankan Mitigasi Bencana Harus Lindungi Kelompok Rentan
Mitigasi bencana tidak cukup diukur dari kecepatan evakuasi atau besarnya anggaran darurat. Dalam laporan Beritainti.com, Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa...

Mitigasi bencana tidak cukup diukur dari kecepatan evakuasi atau besarnya anggaran darurat. Dalam laporan Beritainti.com, Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan—terutama perempuan—harus menjadi bagian inti dari kebijakan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan fondasi efisiensi anggaran dan keberlanjutan ekonomi daerah rawan bencana.
Indonesia berada di kawasan dengan paparan bencana tinggi. BNPB mencatat ribuan kejadian bencana setiap tahun, dari banjir, tanah longsor, hingga gempa. Dampaknya tidak netral secara sosial-ekonomi: perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan akses informasi, mobilitas, layanan kesehatan, dan pemulihan mata pencaharian. Jika kelompok ini tidak terlayani, kerugian ekonomi akan lebih lama ditanggung rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan pemerintah daerah.
Mitigasi Inklusif sebagai Investasi Ekonomi
Dari kacamata fiskal, mitigasi inklusif memperkecil biaya pemulihan yang lebih mahal. Kerusakan infrastruktur dan gangguan rantai pasok dapat dihitung, tetapi kehilangan produktivitas perempuan dan caregiver sering tidak terlihat dalam statistik. Padahal, kelompok ini memegang peran besar dalam ekonomi rumah tangga dan sektor informal. Kebijakan yang mengabaikan mereka akan membuat bantuan darurat kurang tepat sasaran dan memperlambat normalisasi ekonomi pascabencana.
Perlindungan kelompok rentan bukan beban tambahan dalam mitigasi, melainkan prasyarat agar seluruh rangkaian respons bencana berjalan efektif dan hemat biaya.
Karena itu, pernyataan Wakil Ketua MPR perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang terukur: data terpilah gender dan disabilitas, akses peringatan dini yang inklusif, jalur evakuasi ramah kelompok rentan, serta layanan kesehatan reproduksi dan psikososial di pengungsian. Tanpa indikator ini, kebijakan inklusif berhenti sebagai retorika.



