Malaysia Siapkan QR Nasional, Ikuti Jejak QRIS Indonesia

Kuala Lumpur — Pemerintah Malaysia melalui Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengumumkan rencana ambisius untuk mengadopsi sistem pembayaran Quick Response (QR) terpadu secara nasional. Langkah ini akan mengakhiri era dominasi jaringan QR eksklusif dari masing-masing penyedia dompet digital dan menjadi tonggak baru dalam interoperabilitas pembayaran digital di negeri jiran tersebut. Tak hanya itu, kebijakan ini disebut-sebut terinspirasi langsung dari keberhasilan Indonesia dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah mendunia.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual usai pertemuan tahunan BNM, yang menyoroti perlunya standardisasi untuk mengurangi fragmentasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Dalam dua tahun ke depan, seluruh penyedia layanan pembayaran QR di Malaysia, termasuk Touch 'n Go eWallet, GrabPay, dan Boost, harus beralih dari jaringan tertutup ke satu standar nasional yang seragam.

QRIS: Cetak Biru Pembayaran Digital yang Diakui Dunia

QRIS pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2019, menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang menerapkan standar QR nasional. Dalam tempo enam tahun, sistem ini telah merangkul lebih dari 35 juta merchant, mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern. Data terakhir BI mencatat volume transaksi QRIS sepanjang 2025 menembus Rp520 triliun, melesat 78% dibanding tahun sebelumnya.

Keberhasilan QRIS terletak pada asas interoperabilitas—semua aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun fintech, dapat memindai kode QR yang sama. Hal ini memangkas biaya dan kerumitan bagi pelaku usaha, sekaligus mempercepat adopsi digital di berbagai lapisan masyarakat.

Pengakuan internasional pun berdatangan. Pada 2023, QRIS terpilih sebagai studi kasus dalam laporan Bank Dunia tentang inovasi keuangan inklusif, dan Thailand serta Filipina sebelumnya telah menjajaki kerja sama cross-border QR dengan Indonesia. Kini, giliran Malaysia dan Singapura yang semakin serius mencontoh model tersebut.

Peta Jalan Malaysia: Dari QR Eksklusif ke Standar Nasional

Saat ini, lanskap pembayaran digital Malaysia diwarnai oleh berbagai kode QR eksklusif yang tidak saling terhubung. Seorang pedagang harus menempelkan tiga hingga empat stiker QR yang berbeda untuk mengakomodasi pelanggan dari berbagai dompet digital. Situasi ini menciptakan inefisiensi dan menghambat pengalaman pengguna.

Dengan standar nasional yang tengah dirancang, BNM menargetkan seluruh penyedia layanan untuk menerapkan National QR Standard pada akhir 2028. Uji coba terbatas akan dimulai pada paruh pertama 2027, melibatkan perbankan besar dan fintech terpilih. Kebijakan ini juga mewajibkan semua payment gateway untuk mendukung standar baru, sehingga konsumen cukup memindai satu QR code untuk bertransaksi dari aplikasi manapun.

"Langkah Malaysia ini adalah bukti nyata bahwa inovasi Indonesia dalam standar pembayaran digital telah menjadi rujukan global. Interoperabilitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi digital," ujar Dr. Teguh Yudo Wicaksono, ekonom senior LPEM FEB Universitas Indonesia, kepada Beritainti.com.

Selain Malaysia, Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga dikabarkan akan memperluas cakupan SGQR agar lebih terintegrasi, meskipun tidak seketat model Indonesia karena dinamika pasar yang berbeda. Namun, arahnya jelas: satu standar untuk semua.

Dampak dan Proyeksi

Penerapan QR terpadu di Malaysia diproyeksi memberikan dampak signifikan:

• Efisiensi biaya: pedagang tak perlu lagi berlangganan banyak layanan, menekan biaya operasional hingga 30%.
• Perluasan inklusi keuangan: standar tunggal memudahkan masyarakat unbanked mengakses layanan keuangan formal.
• Daya saing regional: Malaysia bergerak sejajar dengan Indonesia dan Thailand dalam kesiapan infrastruktur pembayaran lintas negara.

Jika target tercapai, Malaysia berpotensi mengakselerasi ekonomi digitalnya hingga 2% dari PDB pada 2030, mengikuti jejak Indonesia yang telah merasakan dampak positif serupa.

Menyambut perkembangan ini, sejumlah pelaku industri di Tanah Air berharap pemerintah terus mendorong diplomasi ekonomi digital agar standar QRIS dapat menjadi basis konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. "Ini momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin inovasi keuangan digital," tambah pengamat.

Dengan langkah Malaysia yang semakin konkret, satu hal menjadi jelas: keberhasilan QRIS tidak hanya mengubah wajah pembayaran dalam negeri, tetapi juga menginspirasi transformasi serupa di negara tetangga. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan sekaligus menjadi pelecut untuk terus berinovasi.