LONDON — Popularitas PM Boris Johnson Anjlok ke Rekor Terendah

LONDON — Badai politik yang mendera Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tak menunjukkan tanda-tanda reda. Sebuah survei terbaru yang dirilis pada Senin waktu setempat mengungkapkan bahwa tingkat persetujuan publik terhadap pemimpin Partai Konservatif itu telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa kepemimpinannya di Downing Street. Hasil pemantauan YouGov menunjukkan angka persetujuan Johnson kini menyusut drastis hingga 29 persen, sementara 64 persen responden menilai performanya sebagai perdana menteri sangat mengecewakan. Angka ini merupakan level terburuk yang pernah tercatat sejak Johnson menempati kursi nomor satu di Inggris pada 2019 silam.

Bukan hanya angka persetujuan yang memprihatinkan. Sebuah jajak pendapat terpisah yang dilakukan Ipsos Mori menemukan bahwa enam dari 10 orang Inggris meyakini Johnson tidak akan lagi menjabat sebagai perdana menteri menjelang akhir tahun 2022. Ekspektasi tersebut menguat di tengah deretan skandal yang melibatkan kabinet dan stafnya, yang dituduh telah melanggar aturan pembatasan sosial atau lockdown yang mereka tetapkan sendiri di tengah pandemi Covid-19.

Dari Puncak 66 Persen ke Jurang 29 Persen

Penurunan popularitas Johnson terasa begitu dramatis mengingat hanya beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada April 2020, nama pemimpin berambut pirang itu masih berada di puncak kejayaan politik. Saat itu, ketika Inggris berjuang melawan gelombang pertama pandemi coronavirus, Johnson berhasil mencatatkan tingkat persetujuan tertinggi dalam sejarah perjalanannya: 66 persen. Publik memberikan apresiasi atas penanganan awal krisis kesehatan global tersebut, meski kemudian Johnson sendiri sempat terbaring kritis akibat terpapar virus SARS-CoV-2.

Namun, perjalanan dari puncak 66 persen ke jurang 29 persen kini menggambarkan betapa cepatnya kepercayaan rakyat Inggris terkikis. Kegagalan memimpin dengan teladan, demikian kritik yang kerap dilontarkan oposisi maupun masyarakat, tampaknya semakin menguat seiring terungkapnya bukti-bukti baru yang memperlihatkan adanya perilaku berbeda antara aturan untuk publik dan praktik di lingkaran kekuasaan. Ketidakpercayaan ini tak hanya datang dari kalangan pengamat oposisi, tetapi juga merambah ke basis pendukung tradisional Partai Konservatif yang mulai mempertanyakan legitimasi kepemimpinannya.

Foto Lockdown dan Klaim Pertemuan Kerja

Sehari sebelum survei dirilis, surat kabar The Guardian memublikasikan sebuah foto yang dianggap sebagai bukti baru pelanggaran protokol kesehatan oleh Johnson. Foto tersebut memperlihatkan sang perdana menteri, istrinya Carrie Johnson, serta 17 staf Downing Street berkumpul di taman kediaman resmi pada Mei 2020. Momen itu terjadi saat pemerintah Inggris menerapkan aturan lockdown ketat, di mana pertemuan sosial antar rumah tangga dilarang keras dan masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak demi menyelamatkan jiwa.

Meski terlihat botol-botol anggur dan nampan keju di tengah pertemuan tersebut, juru bicara Downing Street dengan gigih membela keabsahan acara itu. Mereka mengklaim pertemuan tersebut semata-mata merupakan urusan resmi pemerintahan.

"Pertemuan kerja."

Penjelasan singkat itu pun sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Bagi banyak warga Inggris yang pada masa itu dilarang mengunjungi keluarga sakit bahkan menghadiri pemakaman orang terdekat, pembelaan tersebut terdengar seperti tamparan telak terhadap pengorbanan mereka. Foto itu menjadi tambahan baru dalam daftar panjang dugaan pelanggaran yang kini menyelimuti pemerintahan Johnson, termasuk laporan adanya sejumlah pesta yang diselenggarakan di Downing Street pada November dan Desember 2020, saat London dan wilayah lain masih berada di bawah pembatasan ketat.

Penyelidikan Mandek Usai Mundurnya Simon Case

Di tengah tekanan publik yang meluas, pemerintah Inggris sebelumnya telah meluncurkan penyelidikan internal untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran lockdown oleh para menteri dan staf. Namun, proses tersebut malah terhambat setelah Simon Case, Sekretaris Kabinet yang memimpin tim penyelidik, terpaksa mengundurkan diri dari perannya pekan lalu. Mundurnya Case dipicu oleh dugaan bahwa dirinya sendiri mengetahui atau terlibat dalam beberapa pertemuan kontroversial yang menjadi objek penyelidikan.

Kegagapan dalam menangani krisis kepercayaan ini semakin memperburuk citra Johnson di mata publik. Banyak pihak yang menilai pemerintahan yang tidak mampu menegakkan aturannya sendiri kehilangan moral authority untuk memimpin negara keluar dari berbagai tantangan, mulai dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga dampak Brexit. Bayang-bayang pengunduran diri kini bukan lagi sekadar spekulasi media, melainkan ekspektasi yang diungkapkan secara terbuka oleh mayoritas rakyat Inggris dalam berbagai jajak pendapat terkini.

Dengan angka persetujuan yang terus merosot dan skandal yang semakin menumpuk, masa depan politik Boris Johnson tampak berada di ujung tanduk. Apakah ia mampu bertahan dari badai ini hingga akhir tahun, ataukah tekanan dari dalam partai dan luar akan memaksanya menyerahkan kunci Downing Street lebih cepat dari perkiraan, menjadi tanda tanya besar yang menggantung di atas Inggris menjelang tahun 2022.