Laksmi Wijayanti Tegaskan Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia memaparkan sejumlah strategi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Profil Singkat Dirjen PHL

Laksmi Wijayanti resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal PHL sejak awal 2025, setelah sebelumnya berkarir panjang di bidang konservasi sumber daya alam dan perencanaan hutan. Dengan latar belakang pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan pengalaman di berbagai posisi strategis, ia dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin direktorat jenderal yang membawahi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

“Saya percaya bahwa hutan bukan sekadar sumber kayu, tetapi juga penyangga kehidupan. Pengelolaan yang lestari harus menjadi roh dari setiap kebijakan yang kita ambil,” ujarnya.

Kondisi Hutan Indonesia Terkini

Menurut data Kemenhut, luas kawasan hutan Indonesia saat ini mencapai 125,76 juta hektare, yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Namun, deforestasi masih menjadi isu sentral. Meski laju deforestasi telah menurun dari rata-rata 1,1 juta hektare per tahun pada periode 2014–2019 menjadi sekitar 0,4 juta hektare per tahun pada 2022–2024, tekanannya tetap tinggi akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan.

“Kita tidak bisa hanya berhenti pada angka. Penurunan laju deforestasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas tutupan hutan dan rehabilitasi lahan kritis,” tegas Laksmi.

Strategi Pengelolaan Hutan Lestari

Untuk mencapai target pengelolaan hutan lestari, Dirjen PHL memaparkan lima pilar utama yang sedang dan akan terus diperkuat:

• Perhutanan Sosial – Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Kemitraan Konservasi. Saat ini tercatat lebih dari 3,2 juta hektare areal perhutanan sosial telah diberikan izin kepada masyarakat.
• Restorasi Lahan Kritis – Menargetkan restorasi 200.000 hektare per tahun melalui penanaman pohon endemik dan teknik konservasi tanah dan air.
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan – Mendorong seluruh pemegang izin konsesi hutan untuk memperoleh sertifikasi legalitas kayu (SVLK) dan sertifikasi lestari seperti FSC atau LEI. Hingga 2025, sekitar 72% konsesi hutan produksi sudah bersertifikat.
• Digitalisasi Monitoring – Memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi dan teknologi drone untuk memantau perubahan tutupan lahan secara real-time. Sistem ini terintegrasi dengan platform One Map Policy.
• Penegakan Hukum – Bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga independen untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan satwa dilindungi.

Tantangan dan Solusi

Laksmi mengakui bahwa implementasi di lapangan tidak mudah. “Tumpang tindih perizinan antara sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kami terus berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyelesaikan ini,” katanya. Selain itu, pendanaan menjadi kendala, terutama untuk restorasi dan pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan.

Untuk mengatasi itu, pemerintah tengah mengembangkan skema pendanaan inovatif seperti green bond dan kerja sama dengan lembaga donor internasional. “Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada APBN. Perlu kolaborasi multi-pihak,” imbuhnya.

Harapan ke Depan

Di akhir wawancara, Laksmi menyampaikan optimismenya bahwa ke depan, Indonesia bisa menjadi model global dalam pengelolaan hutan tropis lestari. “Kuncinya ada pada sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Hutan yang sehat akan menjamin masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

Dengan visi dan strategi yang jelas, publik menantikan implementasi konkret dari komitmen Dirjen PHL ini dalam menjaga paru-paru dunia yang dimiliki Indonesia.