JAKARTA — Wamenhan Tegaskan Kolaborasi Sektor Kunci Formulasi Kebijakan Publik

Suasana Gedung Bhineka Tunggal Ika di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, menjadi saksi penting pergeseran paradigma formulasi kebijakan di Indonesia. Pada Senin (14/9/2026), Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) sekaligus Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, secara resmi menghadiri forum strategis bertajuk Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi.

Kehadiran pimpinan sektor pertahanan dalam forum pengawasan obat dan makanan ini menegaskan satu hal penting: ketahanan nasional tidak lagi sebatas perisai militer, melainkan mencakup keamanan konsumsi dan kedaulatan kesehatan masyarakat. Dalam pandangan analitis tata kelola pemerintahan modern, keterlibatan institusi pertahanan dan akademisi ketahanan nasional dalam domain kebijakan publik menandakan integrasi mendalam antara hard security dan soft security.

Redefinis Kebijakan Publik sebagai Instrumen Solutif

Dalam pidato utamanya, Donny Ermawan Taufanto menggarisbawahi bahwa kebijakan publik sering kali terjebak dalam formalitas administratif semata. Ia mendesak agar seluruh elemen pemerintah mengembalikan hakikat kebijakan sebagai sarana pemecahan masalah rakyat yang berdampak langsung.

"Kebijakan publik pada hakikatnya bukan sekadar regulasi, keputusan, maupun program pemerintah, melainkan instrumen negara untuk menjawab persoalan masyarakat, melindungi kepentingan publik, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan," tegas Wamenhan Donny Ermawan.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan analitis terhadap efektivitas regulasi. Dalam ekosistem pemerintahan saat ini, indikator keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur dari seberapa banyak lembar aturan yang diterbitkan, melainkan sejauh mana regulasi tersebut mampu mereduksi risiko di tingkat tapak. Bagi BPOM, hal ini berarti perlindungan maksimal terhadap akses obat aman dan makanan bermutu bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan SDM: Menyatukan "Best Hearts" dan "Best Minds"

Transformasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan ekosistem pendukung yang solid, dengan pilar utama berupa Sumber Daya Manusia (SDM). Wamenhan menyoroti pentingnya mencetak aparatur yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh.

Kecepatan perubahan teknologi pangan dan farmasi menuntut adopsi gagasan best hearts & best minds—sebuah formulasi SDM yang mengombinasikan kecerdasan teknis dan empati kemanusiaan. Tanpa kombinasi ini, regulasi akan menjadi kaku dan gagal merespons dinamika zaman yang terus berkembang.

Guna mewujudkan visi tersebut, URI menyatakan kesiapannya untuk membuka pintu kerja sama seluas-luasnya dengan BPOM. Kemitraan strategis ini difokuskan pada pengembangan kapasitas SDM lintas disiplin, menghubungkan keahlian analisis ketahanan nasional dengan keahlian teknis pengawasan obat dan makanan.

"URI sangat terbuka untuk bekerja sama dengan BPOM, khususnya dalam penguatan dan pengembangan SDM unggul yang mampu mendukung tugas BPOM demi menjamin keselamatan masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan," tambah Donny dalam sesi wawancara.

Analisis Komparatif: Pergeseran Paradigma Kebijakan Publik

Untuk memahami pentingnya momentum "Menenun Kebijakan 2026", matriks berikut menggambarkan pergeseran pendekatan regulasi konvensional menuju pendekatan terintegrasi yang diusung oleh BPOM dan Kemhan/URI:

Melalui forum ini, Kepala BPOM RI beserta jajaran memperlihatkan komitmen untuk tidak lagi berjalan sendiri dalam mengawal regulasi obat dan makanan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menjadi sinyal positif bahwa formulasi kebijakan Indonesia untuk tahun 2026 dan seterusnya akan lebih inklusif, responsif, dan berbasis data ilmiah.

Sinergi lintas lembaga antara sektor pertahanan, akademisi, dan pengawas obat dan makanan ini merupakan modal utama Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan dan pangan global di masa depan.