JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus

Penegasan di Tengah Pembahasan RAPBN 2027

Keputusan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas anggaran tidak terlepas dari janji kampanye yang dibawa pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu. Sejak awal mengemban amanah kepemimpinan, Prabowo secara konsisten menyuarakan urgensi transformasi pendidikan sebagai kunci keluar dari jebakan pendapatan menengah. Menurutnya, bangsa yang besar harus didukung oleh generasi yang tidak hanya berjumlah banyak, namun juga unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter.

Dalam konteks penyusunan RAPBN 2027, Prabowo memastikan bahwa alokasi dana untuk pendidikan akan terus diproyeksikan secara proporsional meski dihadapkan pada berbagai tekanan fiskal global. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diprediksi masih mendapatkan porsi anggaran terbesar dibandingkan kementerian teknis lainnya. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jejar Komitmen Pendidikan Sejak Awal Kepemimpinan

Penegasan terbaru Presiden Prabowo bukanlah retorika kosong melainkan bagian dari rangkaian kebijakan konkret yang telah dirancang sejak semester pertama pemerintahannya. Berbagai langkah strategis telah digulirkan untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional guna menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Adapun urutan kebijakan dan program yang telah dan tengah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal 2025 dan terus diperluas cakupannya hingga ke pelosok desa. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah stunting dan memastikan siswa dapat belajar dengan kondisi fisik yang prima.
2. Revisi skema kesejahteraan guru melalui penataan ulang tunjangan sertifikasi, insentif bagi guru di daerah terpencil, serta penyediaan perumahan bagi tenaga pengajar. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru sebagai garda terdepan pendidikan.
3. Digitalisasi infrastruktur sekolah dengan pemetaan ulang konektivitas internet di satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah negeri dapat mengakses jaringan broadband berkecepatan tinggi sebagai prasyarat pembelajaran berbasis teknologi.
4. Penyusunan kurikulum adaptif yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, dan pendidikan karakter untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja global maupun menciptakan lapangan kerja mandiri.
5. Penguatan anggaran riset dan inovasi di perguruan tinggi melalui skema matching fund dengan dunia usaha, guna mendorong lahirnya riset-riset aplikatif yang dapat langsung diadopsi oleh sektor industri dalam negeri.

Target Implementasi Anggaran Pendidikan 2027

Melihat jejak kebijakan tersebut, fokus utama RAPBN 2027 akan diarahkan pada konsolidasi dan percepatan program yang telah berjalan. Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor lain tidak boleh mengorbankan kualitas pembangunan pendidikan. Anggaran pendidikan diusulkan untuk mendekati ambang batas 20 persen dari total APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, meski realisasinya selama beberapa dekade terakhir masih berfluktuasi di kisaran 9 hingga 12 persen.

Selain penambahan nominal anggaran, pemerintah juga berencana mereformasi mekanisme penyaluran dana pendidikan. Skema transfer ke daerah untuk bidang pendidikan dasar akan diperketat pengawasannya agar tepat sasaran dan tidak tersedot oleh keperluan operasional di luar kegiatan belajar mengajar. Tahun 2027 menjadi momentum kritis karena bertepatan dengan tiga tahun terakhir sebelum Indonesia diproyeksikan memasuki puncak bonus demografi, di mana komposisi penduduk usia produktif mencapai angka tertinggi.

Para pengamat kebijakan publik menyambut positif penegasan Prabowo tersebut, namun mengingatkan bahwa prioritas anggaran harus diikuti dengan reformasi tata kelola yang menyeluruh. Mereka menilai bahwa masalah klasik seperti rendahnya kualitas pembelajaran, kesenjangan antarwilayah, dan mismatch lulusan dengan kebutuhan industri tidak bisa dipecahkan hanya dengan pendekatan kuantitas anggaran semata, melainkan memerlukan transformasi paradigmatik dalam ekosistem pendidikan nasional.

Dengan penegasan yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo, publik kini menantikan realisasi nyata dalam dokumen RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR pada Agustus 2026 mendatang. Keberhasilan menjaga pendidikan sebagai prioritas utama di tengah dinamika politik dan ekonomi global akan menjadi tolok ukur serius bagi pemerintahan ini dalam membangun warisan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.