Sherly Tjoanda: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku Utara

Profil Singkat

Sherly Tjoanda lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 Agustus 1982. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manajemen Keuangan dan melanjutkan studi magister Administrasi Bisnis di sebuah universitas ternama di Filipina. Latar belakang pendidikan ini membentuk karakternya sebagai pemimpin yang mengedepankan tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

Ia merupakan istri dari mendiang Benny Laos, mantan Bupati Kepulauan Sula periode 2016–2021 dan tokoh berpengaruh di Maluku Utara. Sherly terjun ke politik praktis setelah sang suami meninggal dunia dalam kecelakaan speedboat di perairan Kabupaten Pulau Taliabu pada 12 Oktober 2024. Insiden tragis itu membuka jalan politik baru baginya. Dalam tempo kurang dari dua bulan, ia berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024 dengan perolehan suara 51,6 persen, mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Kemenangan ini mencatat sejarah: Sherly Tjoanda menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara sekaligus satu-satunya kepala daerah berlatar belakang etnis Tionghoa yang memimpin provinsi di kawasan Indonesia timur.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat gubernur, Sherly lebih dikenal sebagai pendamping kepala daerah dan aktivis sosial. Ia memimpin Yayasan Pendidikan Bina Lestari yang mengelola sekolah dari tingkat PAUD hingga SMK di Kabupaten Kepulauan Sula. Kiprahnya di dunia pendidikan menjadi modal sosial yang signifikan dalam kampanye.

Pada 20 Februari 2025, Sherly resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara bersama 481 kepala daerah lainnya. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia, menandai babak baru desentralisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional-daerah. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Sherly langsung menghadapi ujian besar: defisit anggaran yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya serta tekanan publik pasca penundaan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat sengketa administratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik, Sherly menetapkan tiga prioritas utama: pengentasan kemiskinan, hilirisasi sumber daya alam, dan reformasi birokrasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Maluku Utara masih berada di level 6,25 persen, terendah kedua di kawasan Maluku-Papua setelah Papua Barat Daya, namun ketimpangan antarwilayah sangat tajam. Kabupaten Pulau Taliabu mencatat kemiskinan hingga 13,7 persen, sementara Kota Ternate hanya 3,2 persen. Sherly merespons dengan meluncurkan program Maluku Utara Sejahtera (MUS), yang mengintegrasikan bantuan tunai bersyarat dengan pelatihan vokasi bagi 12.000 keluarga miskin ekstrem di enam kabupaten prioritas.

Di sektor hilirisasi, Sherly mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Hilirisasi Nikel dan Perikanan. Provinsi ini menguasai 28 persen cadangan nikel nasional dan menyumbang 1,1 juta ton produksi nikel olahan per tahun. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter dalam radius 50 kilometer dari lokasi tambang paling lambat 2027, disertai sanksi pencabutan izin operasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2025 mencapai 5,8 persen year-on-year, melampaui rata-rata nasional yang stagnan di 5,1 persen. Namun, struktur ekonomi masih timpang: sektor pertambangan menyumbang 31,4 persen PDRB, sementara pertanian dan perikanan hanya 16,2 persen. Sherly mengalokasikan Rp2,1 triliun dari APBD 2026 untuk revitalisasi pelabuhan perikanan di Morotai, Bacan, dan Sanana guna mendorong diversifikasi ekonomi.

"Kami tidak ingin Maluku Utara hanya menjadi penonton di atas tambang sendiri. Hilirisasi harus inklusif — menciptakan lapangan kerja bagi nelayan, petani, dan anak muda yang selama ini tersingkir dari boom nikel," ujar Sherly dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Maluku Utara, Juni 2025.

Reformasi birokrasi juga menjadi perhatian serius. Sherly memberlakukan sistem merit terbuka untuk pengisian jabatan eselon II, sebuah terobosan di provinsi yang selama bertahun-tahun dipimpin oleh lingkaran politik tertutup. Audit internal Inspektorat per September 2025 menemukan 37 persen pejabat struktural belum memenuhi standar kompetensi teknis sesuai Peraturan Menteri PAN-RB. Reshuffle menyeluruh dilakukan pada Oktober 2025, mengganti 15 dari 38 kepala dinas dan badan.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah capaian awal menjanjikan, Sherly menghadapi rintangan struktural yang tidak ringan. Pertama, konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi pertambangan masih marak. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 23 konflik agraria aktif di Maluku Utara sepanjang 2024–2025. Kedua, infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih masih menjadi kemewahan di pulau-pulau terluar. Elektrifikasi di Kabupaten Pulau Taliabu baru menjangkau 68 persen desa. Ketiga, kapasitas fiskal provinsi yang 68 persen bergantung pada dana transfer pusat membuat ruang inovasi kebijakan terbatas.

Dari sisi politik, Sherly relatif aman. Koalisi delapan partai parlemen yang mengusungnya — termasuk Golkar, NasDem, dan PDI-P — memberikan stabilitas legislatif untuk dua tahun pertama pemerintahan. Namun ujian sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi. Janji kampanye berupa beasiswa 10.000 mahasiswa ke luar negeri hingga 2029 dan pembangunan 500 kilometer jalan baru menuntut manajemen fiskal yang disiplin di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Pengamat politik dari