Hendrik Lewerissa: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku

Profil Singkat

Hendrik Lewerissa lahir di Ambon pada 2 Maret 1968. Ia merupakan Gubernur Maluku periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari 2025, menggantikan Murad Ismail. Berlatar belakang akademis di bidang hukum dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pattimura, Lewerissa membangun reputasi sebagai advokat dan politikus senior Partai Gerindra. Sebelum menjabat gubernur, ia dikenal luas sebagai anggota Komisi III DPR RI yang vokal dalam isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karakternya yang tegas dan pendekatan hukum yang terstruktur membentuk gaya kepemimpinannya di Maluku — provinsi kepulauan dengan 1.412 pulau dan populasi mencapai 1,95 juta jiwa pada tahun 2025.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Hendrik Lewerissa dimulai dari bawah. Setelah menyelesaikan pendidikan hukum, ia aktif sebagai advokat sebelum terjun ke politik praktis. Berikut lintasan kariernya:

• 2009-2014: Anggota DPRD Provinsi Maluku, menjabat Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum.
• 2014-2019: Anggota DPR RI periode pertama dari Dapil Maluku, bertugas di Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan).
• 2019-2024: Anggota DPR RI periode kedua. Tercatat sebagai salah satu anggota dengan tingkat kehadiran tinggi (92 persen) dan terlibat dalam pembahasan RKUHP serta revisi UU KPK yang kontroversial.
• 2024: Memenangkan Pilkada Maluku bersama pasangannya, Abdullah Vanath, dengan perolehan suara 51,2 persen, mengalahkan dua pasangan calon lainnya.
• 20 Februari 2025: Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Maluku definitif.

Selama di DPR RI, Lewerissa membangun jaringan politik yang kuat di Jakarta. Pengalaman legislatifnya yang lebih dari satu dekade memberinya pemahaman mendalam tentang mekanisme anggaran nasional — modal penting bagi Maluku yang masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar 72 persen dari total APBD 2026.

Kinerja dan Program Unggulan

Satu tahun pertama kepemimpinan Lewerissa (2025-2026) ditandai dengan tiga fokus utama: peningkatan konektivitas maritim, pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi. Data BPS Maluku Agustus 2025 mencatat tingkat kemiskinan di angka 15,8 persen — turun 1,2 poin persentase dibandingkan 2024, meskipun masih di atas rata-rata nasional 8,7 persen.

• Program "Seribu Kapal Rakyat": Mengalokasikan anggaran Rp 287 miliar (APBD 2026) untuk pengadaan 45 unit kapal fiber berkapasitas 20-30 GT guna menghubungkan 11 kabupaten/kota. Realisasi tahap pertama: 18 kapal beroperasi per Januari 2026, memperpendek waktu tempuh Ambon-Saumlaki dari 18 jam menjadi 9 jam. Dampak awal tercermin pada penurunan harga kebutuhan pokok di Maluku Tenggara Barat sebesar 11 persen.
• Bantuan Rumah Layak Huni (BAHARI): Target 10.000 unit rumah dalam lima tahun. Tahun pertama terealisasi 1.850 unit, terfokus di Buru, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. Program ini dikombinasikan dengan pelatihan konstruksi sederhana bagi masyarakat lokal.
• Reformasi Birokrasi Digital: Lewerissa menerapkan sistem meritokrasi berbasis penilaian kinerja digital untuk 12.400 ASN Maluku. Sebanyak 340 pejabat eselon III dan IV dimutasi pada Maret 2025, memicu resistensi internal namun menaikkan skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Maluku dari 2,1 (2024) menjadi 2,7 (2025).
• Hilirisasi Perikanan: Ekspor tuna, cakalang, dan udang Maluku naik 22,3 persen (year-on-year per September 2025) mencapai USD 87,4 juta, didorong pembangunan dua unit cold storage berkapasitas 500 ton di Ambon dan Tual. Bandingkan dengan Provinsi Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekspor perikanan 18 persen di periode sama — Maluku di bawah Lewerissa melampaui provinsi tetangganya.
• Inflasi Terkendali: Inflasi Maluku tahunan per Desember 2025 tercatat 2,9 persen, di bawah target nasional 3,5 persen, berkat operasi pasar rutin dan kebijakan subsidi transportasi barang antarpulau.

"Kita tidak bisa lagi mengelola Maluku dengan cara-cara lama. Birokrasi harus melayani, bukan dilayani. Setiap rupiah APBD harus sampai ke pulau terluar," ujar Lewerissa dalam pidato HUT Maluku ke-79, Agustus 2025.

Tantangan dan Harapan

Prestasi awal Lewerissa tidak menutupi hambatan struktural yang masih besar. Maluku menghadapi tiga tantangan utama:

• Ketimpangan Antarwilayah: PDRB per kapita Kota Ambon mencapai Rp 42,3 juta (2025), sementara Kabupaten Kepulauan Aru hanya Rp 13,1 juta — disparitas hampir 3,2 kali lipat. Tanpa intervensi agresif, kesenjangan ini berpotensi melebar seiring pertumbuhan ekonomi Maluku yang diproyeksikan 5,4 persen pada 2026.
• Kerentanan Pangan: Indeks Ketahanan Pangan Maluku (2025) berada di peringkat 31 dari 38 provinsi. Ketergantungan pada pasokan beras dari Sulawesi Selatan mencapai 67 persen dari total konsumsi. Program diversifikasi pangan berbasis sagu dan ubi masih dalam tahap uji coba di tiga kabupaten.