Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia meniti karier sebagai aktivis sejak masa kuliah di Universitas Airlangga, memimpin IPPNU dan Fatayat NU, sebelum masuk ke panggung politik nasional. Khofifah tercatat sebagai salah satu politisi perempuan paling berpengaruh di Indonesia dengan basis massa kuat di kalangan nahdliyin. Pada Pilgub Jatim 2024, ia berhasil mempertahankan kursi Gubernur dengan perolehan suara 58,7%, mengalahkan pasangan Risma-Gus Hans dalam kontestasi ketat yang menjadi sorotan nasional. Kemenangan ini menegaskan dominasi mesin politik berbasis pesantren dan jaringan relawan Jatim Bangkit yang terstruktur hingga tingkat ranting.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat Gubernur, Khofifah memiliki rekam jejak panjang di birokrasi dan legislatif. Ia menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur (1999–2001), kemudian menjadi anggota DPR RI selama lima periode dari Fraksi PKB dan PPP. Puncak karier eksekutifnya dimulai saat ditunjuk sebagai Menteri Sosial periode 2014–2018 di bawah pemerintahan Jokowi. Di Kemensos, ia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cakupan 10 juta keluarga penerima manfaat dan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial berbasis Kartu Keluarga Sejahtera. Modal birokratis ini yang kemudian membentuk pendekatan teknokratisnya saat memimpin Jawa Timur.

Kinerja dan Program Unggulan

Periode kedua Khofifah (2025–2030) ditandai dengan akselerasi program yang bertumpu pada tiga pilar: pengentasan kemiskinan, hilirisasi pertanian, dan transformasi pendidikan vokasi.

Pada kuartal III 2025, angka kemiskinan Jawa Timur turun ke level 9,79%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 9,03% namun masih tertinggal dari Jawa Tengah (9,58%). Program Jatim Puspa yang mengintegrasikan bantuan produktif bagi 340.000 keluarga miskin ekstrem berhasil menekan angka kemiskinan absolut sebesar 1,3 poin persentase dalam dua tahun. Skema ini dipuji Bank Dunia sebagai model penargetan berbasis data by-name by-address yang akurat.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan PDRB Jatim mencapai 5,03% pada 2025, melampaui pertumbuhan nasional 4,97%. Sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama. Namun yang mencolok adalah lonjakan investasi di sektor hilirisasi pangan, khususnya pengolahan tebu dan produk susu di koridor Malang-Pasuruan. Realisasi investasi Januari–September 2025 tercatat Rp 112,6 triliun, naik 17,4% year-on-year.

Program One Pesantren One Product (OPOP) terus menjadi andalan Khofifah dalam menggerakkan ekonomi berbasis komunitas. Hingga akhir 2025, tercatat 5.200 pesantren telah memiliki unit usaha produktif dengan total omzet kolektif mencapai Rp 1,8 triliun. Angka ini mengonfirmasi potensi besar santripreneur sebagai motor ekonomi lokal.

Di bidang infrastruktur, proyek strategis seperti Jembatan Suramadu tidak lagi menjadi ikon tunggal. Pembangunan Selingkar Wilis dan Tol Probolinggo-Banyuwangi seksi IV mulai menunjukkan dampak terhadap konektivitas wilayah selatan yang selama ini tertinggal. Waktu tempuh Surabaya-Banyuwangi terpangkas dari 8 jam menjadi 5,5 jam pada rute tertentu.

"Jawa Timur tidak boleh hanya menjadi provinsi transit. Kami harus menjadi simpul produksi dan pengolahan," tegas Khofifah dalam Rapat Koordinasi Pembangunan 2026 di Surabaya.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah indikator makro membaik, Khofifah masih menghadapi pekerjaan rumah struktural. Ketimpangan antarwilayah tetap tinggi, dengan rasio Gini 0,381 pada 2025. Kawasan Tapal Kuda dan Pulau Madura masih mencatat IPM di bawah rata-rata provinsi. Angka prevalensi stunting di beberapa kabupaten seperti Probolinggo dan Bondowoso masih berada di kisaran 24–27%, jauh dari target nasional 14%.

Secara politik, Khofifah harus menjaga keseimbangan koalisi di DPRD Jatim yang terfragmentasi pasca-Pilpres 2024. Dukungan dari PKB dan Gerindra memang solid, namun fraksi PDIP yang menguasai 27 kursi menjadi oposisi vokal terhadap sejumlah kebijakan anggaran. Dinamika ini menguji kapasitas negosiasi Khofifah yang selama ini dikenal luwes.

Harapan publik terhadap periode keduanya cukup tinggi. Survei Litbang Kompas November 2025 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi sebesar 67,4%, naik dari 62,1% di tahun sebelumnya. Namun, ekspektasi terhadap penuntasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda menjadi tekanan tersendiri. Dengan usia yang akan menginjak 61 tahun pada 2026, Khofifah tampaknya berada di fase puncak kepemimpinan yang akan menentukan legacy-nya sebagai Gubernur perempuan pertama Jawa Timur yang mampu mentransformasi provinsi berpenduduk 41 juta jiwa ini.