Dasco Janji Perjuangkan Tambahan Anggaran Perlindungan Anak di Polri
Beritainti.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia (Pol...

Beritainti.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya guna memperkuat fungsi perlindungan anak dan pemberantasan perdagangan orang. Langkah ini menyertai dukungannya terhadap pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang diperluas hingga tingkat Polsek.
Dari sisi fiskal, usulan ini bukan sekadar penambahan pos belanja, melainkan pergeseran prioritas dalam kerangka anggaran negara. Penambahan unit kerja baru di jajaran Polri selalu berimplikasi pada tiga hal sekaligus: belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal untuk sarana prasarana, termasuk ruang pemeriksaan ramah anak dan pelatihan personel bersertifikasi.
Struktur Baru hingga Tingkat Polsek
Menurut keterangan kepada Beritainti.com, Dasco menilai perlindungan anak dan penanganan kasus perdagangan orang membutuhkan kehadiran institusional yang merata hingga level terbawah. Selama ini, penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat kewilayahan kerap ditangani oleh unit reserse umum yang tidak memiliki kapasitas teknis memadai.
"Kami mendorong agar penanganan perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang tidak berhenti di tingkat markas besar. Harus ada struktur yang jelas dan anggaran yang memadai sampai ke tingkat sektor, agar respons terhadap kasus cepat dan tidak berlarut-larut," ujar Dasco dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menempatkan DPR sebagai simpul penting dalam proses legislasi anggaran. Tanpa dukungan komisi terkait di parlemen, usulan penambahan anggaran sulit masuk ke dalam pagu indikatif kementerian dan lembaga pada pembahasan APBN berikutnya.
Implikasi bagi Postur Anggaran Polri
Secara struktural, pembentukan direktorat baru di tingkat Polda dan unit setara di Polsek menuntut rekrutmen serta redistribusi personel. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena formasi penyidik yang memiliki kompetensi khusus perlindungan anak jumlahnya terbatas, sementara beban kasus tersebar tidak merata antarkawasan.
- Belanja pegawai: kebutuhan formasi penyidik dan petugas pendamping korban di tingkat Polda dan Polsek.
- Belanja operasional: biaya penanganan kasus, pendampingan psikologis, serta koordinasi lintas lembaga.
- Belanja modal: ruang wawancara ramah anak, peralatan perekaman, dan sistem pelaporan terpadu.
- Pelatihan: sertifikasi personel dalam penanganan kasus berbasis korban dan trauma.
Dalam perspektif anggaran, kualitas belanja menjadi penentu utama. Penambahan pagu tanpa disertai kejelasan indikator kinerja cenderung bermuara pada penyerapan yang tidak optimal. Karena itu, desain program perlu menyertakan target terukur, misalnya waktu respons penanganan laporan, rasio kasus yang tuntas, serta jumlah korban yang memperoleh pendampingan.
Pengawasan dan Faktor Pengungkit
Dasco juga menyinggung pentingnya sinergi antara kepolisian, kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini relevan karena banyak kasus bermula dari temuan di tingkat komunitas, sekolah, dan layanan kesehatan dasar.
Bagi pelaku pasar dan dunia usaha, arah kebijakan ini turut membawa sinyal tersendiri. Penguatan kerangka perlindungan anak berkaitan erat dengan agenda tata kelola sosial dan keberlanjutan, termasuk kewajiban uji tuntas hak asasi manusia di sektor-sektor padat tenaga kerja. Institusi yang memiliki kepastian perlindungan hukum cenderung lebih menarik bagi investasi jangka panjang.
Meski demikian, realisasi usulan ini masih bergantung pada tiga variabel kunci: ruang fiskal pemerintah, kesepakatan antarkomisi di parlemen, serta kesiapan kelembagaan Polri dalam menyediakan personel dan prosedur. Tanpa ketiganya, pembentukan direktorat hingga tingkat sektor berisiko berhenti sebagai wacana administratif.
Yang perlu dicermati publik adalah apakah komitmen ini berlanjut menjadi alokasi konkret dalam dokumen anggaran, lengkap dengan基线 indikator dan mekanisme pengawasan. Sebab pada akhirnya, besaran anggaran hanya bermakna bila terkonversi menjadi layanan yang benar-benar melindungi anak di tingkat paling dekat dengan masyarakat.



