Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditangkap KPK Kenakan Rompi Oranye

Sabtu dini hari, 11 Juli 2026, menjadi titik kelam bagi Kabupaten Sukoharjo. Bupati Etik Suryani, yang masih hangat dalam ingatan publik setelah dilantik ulang oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, digiring ke mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan rompi oranye—simbol pesakitan para koruptor. Operasi tangkap tangan (OTT) ini menjadi yang ke-16 sepanjang tahun 2026, menambah daftar panjang pejabat publik yang tersandung praktik haram di negeri ini.

OTT di Tengah Malam, Suap Proyek Infrastruktur

Menurut keterangan Wakil Ketua KPK, Etik ditangkap bersama dua orang kepercayaannya di sebuah hotel di Solo, sekitar pukul 02.30 WIB. Dari lokasi, tim penindakan menyita uang tunai senilai Rp1,2 miliar yang diduga sebagai pelicin sebuah proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Sukoharjo. "Kami telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Bupati Etik diduga menerima fee proyek dari rekanan sejak tahun 2025," ungkap Jubir KPK dalam konferensi pers.

"Ini bukan kali pertama kepala daerah di Jawa Tengah tertangkap. Sebelumnya, Bupati Pemalang, Bupati Kudus, bahkan Wali Kota Semarang pernah merasakan rompi oranye. Ironisnya, Etik adalah bagian dari program 'Bupati Bersih' yang digaungkan pemerintah pusat," kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Andi Saputra.

16 OTT dan Reformasi Birokrasi yang Jalan di Tempat

Data KPK mencatat, sepanjang 2026 terdapat 16 operasi senyap yang menjerat bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga kepala dinas. Angka ini justru meningkat dibanding tahun sebelumnya. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan sistem pencegahan seperti e-planning dan e-budgeting. Namun, realitas di lapangan menunjukkan celah korupsi masih lebar terbuka. "Modusnya selalu sama: pengaturan lelang, suap proyek, dan gratifikasi. Sepertinya kita gagal membangun sistem yang membuat orang takut atau tak bisa korupsi," kritik Andi.

Mengapa Kita Tak Pernah Belajar?

Kasus Etik Suryani menjadi tamparan keras bagi janji reformasi birokrasi. Bagaimana mungkin seorang bupati yang baru dilantik dan telah melalui proses seleksi ketat justru langsung bermain api? Jawabannya terletak pada budaya politik transaksional yang mengakar. Biaya politik tinggi saat pilkada memaksa kepala daerah terpilih untuk segera mengembalikan modal, salah satunya melalui proyek-proyek strategis. Selama ongkos demokrasi masih mahal, selama itu pula pejabat akan mudah tergoda korupsi.

Masyarakat Sukoharjo pun tercengang. "Kami pilih beliau karena programnya bagus. Ternyata sama saja," ujar salah satu warga. Sentimen kekecewaan ini mencerminkan betapa publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpinnya. OTT ke-16 bukanlah rekor yang patut dibanggakan; ia adalah alarm darurat yang memekikkan perlunya evaluasi total atas sistem politik dan pengawasan di Indonesia.