Juliyatmono: Profil dan Kinerja Bupati Karanganyar

Juliyatmono: Profil dan Kinerja Bupati Karanganyar

Juliyatmono adalah Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, yang telah memimpin kabupaten ini sejak 2013. Kader PDI Perjuangan ini berhasil merebut kursi eksekutif setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi Rina Iriani pada periode 2009—2013. Terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Pilkada 2018, Juliyatmono kini menjadi salah satu kepala daerah petahana yang cukup dominan di eks Karesidenan Surakarta. Kepemimpinannya diwarnai upaya pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan layanan kesehatan, meski tak lepas dari sejumlah catatan kritis.

Profil dan Latar Belakang

Juliyatmono lahir di Karanganyar pada 11 Juli 1962. Pendidikan dasarnya ditempuh di kampung halaman, kemudian melanjutkan ke bangku kuliah dan meraih gelar sarjana hukum. Sebelum menjabat bupati, ia lama berkecimpung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar. Karier legislatifnya dimulai pada 1999 ketika terpilih sebagai anggota DPRD. Empat tahun berikutnya, ia didapuk menjadi Ketua DPRD Karanganyar periode 2004—2009. Peran strategis ini mengantarnya pada posisi Wakil Bupati Karanganyar pada 2009 mendampingi Rina Iriani, yang saat itu merupakan bupati perempuan pertama di kabupaten tersebut. Jejak politiknya kian kokoh setelah menang telak dalam Pilkada 2013 dengan menggandeng Rohadi Widodo, dan kembali dipercaya publik pada Pilkada 2018 bersamai Rober Christanto.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinan Juliyatmono, Karanganyar mencatat sejumlah capaian terukur. Pertama, percepatan cakupan layanan kesehatan universal melalui program Karanganyar Sehat. Pada 2019, pemerintah kabupaten mengklaim bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,7 persen dari total penduduk, menjadikan Karanganyar sebagai salah satu daerah dengan capaian UHC tertinggi di Jawa Tengah. Didukung oleh 26 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah, layanan kesehatan gratis ini menjangkau lebih dari 855 ribu jiwa. Anggaran kesehatan dalam APBD pun meningkat dari Rp 289 miliar (2016) menjadi Rp 412 miliar (2022).

Kedua, pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi. Selama periode pertama, Pemkab Karanganyar membangun Jalur Lingkar Utara (JLU) sepanjang 18,2 km yang menghubungkan Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, dan Jaten. Proyek ini diklaim mampu memangkas waktu tempuh dari kawasan industri ke pusat kota hingga 35 persen. Di sektor pariwisata, Juliyatmono mendorong revitalisasi Tawangmangu sebagai destinasi unggulan dengan penataan kios dan pembangunan Taman Bunga Celosia. Data Dinas Pariwisata menunjukkan pendapatan dari retribusi wisata naik dari Rp 22,6 miliar (2015) menjadi Rp 41,2 miliar (2020), meskipun sempat terpukul pandemi.

Tantangan dan Kontroversi

Kinerja Juliyatmono tidak sepenuhnya mulus. Proyek JLU yang dibanggakan justru menuai protes dari puluhan petani di Desa Jatikuwung, Gondangrejo, yang menolak pembebasan lahan dengan nilai ganti rugi di bawah harga pasar. Demonstrasi berlangsung pada 2019 dan berujung pada mediasi panjang. Pemerintah kabupaten akhirnya menaikkan nilai appraisal, namun sejumlah warga tetap menempuh jalur hukum.

Kontroversi lain mencuat saat KPK memeriksa Juliyatmono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kawasan perkantoran terpadu (Mal Pelayanan Publik) Karanganyar pada 2021. Penyidik mendalami proses pembebasan lahan senilai Rp 48 miliar yang dinilai janggal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun statusnya hanya saksi dan kasus tidak berlanjut ke penetapan tersangka, pemeriksaan itu memantik sorotan publik atas tata kelola aset daerah. Selain itu, relokasi Pasar Jungke yang dipaksakan pada 2017 memicu perlawanan dari ratusan pedagang. Mereka mengaku omset anjlok hingga 60 persen pascapindah ke pasar baru yang fasilitasnya belum rampung. Pemerintah berdalih penataan dilakukan demi estetika kota dan mengurangi kemacetan, namun gesekan di lapangan tetap menjadi catatan negatif bagi masa jabatan kedua sang bupati.