Akademisi Nilai Pengalaman Parlemen Dasco Jadi Bekal Kawal Program Pemerintah
Beritainti.com — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menilai pengalaman panjang Sufmi Dasco Ahmad di lingkungan parlemen men...

Beritainti.com — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menilai pengalaman panjang Sufmi Dasco Ahmad di lingkungan parlemen menjadi modal penting dalam mengawal jalannya program-program pemerintah. Menurutnya, rekam jejak legislatif tidak sekadar soal lama duduk di kursi Dewan, melainkan menyangkut kemampuan membaca peta kepentingan politik, mengelola anggaran, serta membangun dialog antarfraksi yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah kebijakan dieksekusi.
Dalam kerangka ekonomi politik, efektivitas pengawasan legislatif terhadap program pemerintah sangat bergantung pada tiga hal: kapasitas teknis, legitimasi politik, dan jejaring institusional. Ketiganya bertemu dalam sosok yang telah melewati beberapa siklus kepemimpinan di parlemen. Yuddy menempatkan pengalaman tersebut sebagai semacam "bekal operasional" yang memungkinkan seseorang memahami di titik mana program pemerintah cenderung tersendat, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga implementasi di daerah.
Dari Pengalaman Legislatif ke Efisiensi Anggaran
Isu yang paling sering muncul dalam pembahasan program pemerintah adalah belanja yang tidak tepat sasaran. Di sinilah pengalaman parlemen menjadi relevan. Anggota Dewan yang memahami alur pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki kepekaan terhadap pos-pos yang rawan pemborosan, program yang bersifat seremonial, serta proyek yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan.
"Pengalaman di parlemen bukan hanya soal kemampuan berpidato, tetapi soal kemampuan memahami angka, membaca risiko kebijakan, dan menjaga agar program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat," ujar Yuddy Chrisnandi dalam penjelasannya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan watak pengawasan anggaran yang bersifat teknis sekaligus politis. Setiap rupiah yang dialokasikan selalu bersinggungan dengan kepentingan konstituen, aspirasi daerah pemilihan, dan kompromi antarfraksi. Kemampuan menavigasi ketegangan itu menjadi pembeda antara pengawas yang produktif dan yang hanya bersifat formalitas.
Tiga Modal Utama dalam Mengawal Program
Merujuk pandangan akademisi tersebut, setidaknya ada tiga modal yang perlu dimiliki seorang pengawal program pemerintah:
- Pemahaman siklus anggaran. Kemampuan membaca dokumen perencanaan, pagu indikatif, hingga laporan realisasi keuangan memungkinkan pengawasan berlangsung sejak hulu, bukan hanya saat masalah muncul di hilir.
- Jejaring antarfraksi dan antarkomisi. Program pemerintah umumnya lintas sektor. Tanpa koordinasi, pengawasan mudah terpecah menjadi klaim-klaim parsial yang tidak menyelesaikan persoalan pokok.
- Legitimasi politik. Dukungan politik yang cukup membuat rekomendasi pengawasan lebih mungkin ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga, bukan sekadar menjadi catatan rapat.
Yuddy juga mengingatkan bahwa pengalaman legislatif menuntut akuntabilitas yang setara. Publik, menurutnya, berhak menuntut transparansi atas setiap kesepakatan anggaran yang dihasilkan. "Kepercayaan publik adalah variabel ekonomi. Ketika kepercayaan turun, biaya politik dan biaya ekonomi sebuah program ikut naik," ujarnya.
Risiko yang Perlu Diwaspadai
Di sisi lain, analisis ekonomi politik tidak menutup mata terhadap potensi risiko. Kedekatan antara pengambil kebijakan dan parlemen dapat memunculkan persoalan conflict of interest jika mekanisme kontrol internal lembaga tidak berjalan. Karena itu, pengalaman panjang sebaiknya dibarengi dengan penguatan transparansi, audit kinerja yang independen, serta publikasi berkala atas capaian program.
Bagi pelaku pasar dan dunia usaha, sinyal yang paling dinantikan bukanlah pernyataan retoris, melainkan kepastian waktu dan konsistensi regulasi. Program pemerintah yang terkawal baik akan tampak dari indikator yang terukur: realisasi belanja yang sesuai jadwal, percepatan perizinan, dan penurunan biaya kepatuhan. Di titik itu, pengalaman parlemen berubah dari sekadar modal personal menjadi instrumen efisiensi kebijakan publik.
Dengan demikian, penilaian Yuddy Chrisnandi dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kualitas pengawalan program pemerintah ditentukan oleh kombinasi kompetensi teknis dan integritas. Pengalaman panjang di parlemen memberi bekal metodologis yang berharga, tetapi hasil akhirnya tetap akan diuji oleh angka realisasi dan dampak nyata di lapangan.



