Review Produk22 November 20263 dibaca

Akademisi Nilai Dasco Layak Jadi Wapres karena Loyal dan Mampu Eksekusi Kebijakan

Penilaian terhadap sosok calon wakil presiden tidak lagi cukup hanya berhenti pada elektabilitas atau popularitas. Dalam lanskap pemerintahan yang makin ko...

A
Administrator
Editor Review Produk
Akademisi Nilai Dasco Layak Jadi Wapres karena Loyal dan Mampu Eksekusi Kebijakan

Penilaian terhadap sosok calon wakil presiden tidak lagi cukup hanya berhenti pada elektabilitas atau popularitas. Dalam lanskap pemerintahan yang makin kompleks, figur wakil presiden dituntut mampu menjadi perekat koalisi, penjaga stabilitas politik, sekaligus pelaksana teknis kebijakan yang berjalan lintas kementerian. Guru besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kombinasi kapasitas tersebut sehingga layak dipertimbangkan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Penilaian itu bertumpu pada dua indikator utama: kemampuan konsolidasi politik dan loyalitas dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Dalam kerangka analisis tata kelola, posisi wakil presiden memiliki fungsi ganda. Secara politik, ia menjadi penghubung antara istana, partai koalisi, dan parlemen. Secara administratif, ia membantu memastikan kebijakan presiden tidak berhenti di level regulasi, tetapi sampai pada implementasi di lapangan. Kombinasi itu membuat figur wakil presiden perlu memiliki jaringan politik yang kuat sekaligus pemahaman terhadap proses eksekusi kebijakan. Dasco dinilai memenuhi dua sisi tersebut, terutama karena pengalaman politiknya dalam menjaga komunikasi antarelite dan memastikan agenda legislasi berjalan searah dengan prioritas pemerintah.

Konsolidasi Politik sebagai Modal Utama

Konsolidasi politik bukan sekadar kemampuan merawat hubungan baik antarpolitikus. Dalam praktik pemerintahan, konsolidasi menyangkut kapasitas mengelola perbedaan kepentingan di antara partai pendukung, menjaga disiplin koalisi, dan meredam potensi gesekan yang dapat mengganggu stabilitas kebijakan. Bagi pemerintahan Prabowo, kebutuhan itu relevan karena agenda pembangunan membutuhkan dukungan legislatif yang stabil, terutama untuk kebijakan fiskal, investasi, dan reformasi struktural.

Dasco dinilai memiliki modal untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemampuannya membaca dinamika politik harian, menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, serta menerjemahkan kesepakatan elite menjadi langkah operasional menjadi nilai tambah. Dalam perspektif manajemen risiko politik, figur seperti ini dapat menurunkan biaya transaksi politik pemerintahan, terutama ketika pemerintah harus mengambil kebijakan yang kurang populer namun penting bagi keberlanjutan ekonomi.

  • Stabilitas koalisi: wakil presiden perlu menjaga soliditas partai pendukung agar agenda pemerintah tidak tersandera kepentingan jangka pendek.
  • Relasi eksekutif-legislatif: kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen menjadi kunci agar program prioritas tidak mengalami hambatan regulasi.
  • Kapasitas eksekusi: loyalitas perlu diterjemahkan menjadi disiplin implementasi, bukan sekadar kesetiaan politik simbolik.
  • Komunikasi publik: wakil presiden harus mampu menjelaskan kebijakan kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami pasar dan masyarakat.

Loyalitas dan Eksekusi Kebijakan

Loyalitas dalam konteks kepemimpinan nasional bukan berarti sikap pasif mengikuti arahan. Loyalitas yang produktif adalah kemampuan menjaga garis kebijakan presiden, memberikan masukan secara internal, dan memastikan seluruh instrumen pemerintahan bergerak pada arah yang sama. Dalam kerangka itu, Dasco dinilai memiliki rekam jejak yang memadai untuk membantu presiden menjaga ritme pemerintahan, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan koordinasi lintas lembaga.

Kelayakan wakil presiden tidak hanya diukur dari popularitas, tetapi dari kemampuan menjaga konsolidasi politik dan menerjemahkan kebijakan menjadi eksekusi yang terukur.

Dari sisi ekonomi politik, pasar dan pelaku usaha biasanya mencermati stabilitas koalisi sebagai sinyal keberlanjutan kebijakan. Ketika komposisi kepemimpinan mampu mengurangi ketidakpastian politik, ruang bagi investasi dan perencanaan jangka panjang menjadi lebih terbuka. Karena itu, penilaian terhadap figur wakil presiden perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko pemerintahan, bukan semata-mata bargaining position antarpartai.

Implikasi bagi Pemerintahan Prabowo

Jika penilaian tersebut menjadi pertimbangan utama, maka kriteria pemilihan wakil presiden akan bergeser ke arah kapasitas manajerial dan konsolidasi. Prabowo membutuhkan figur yang dapat menjaga harmoni koalisi, mempercepat koordinasi kementerian, dan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, Dasco dipandang sebagai salah satu nama yang masuk dalam radar karena dianggap loyal sekaligus mampu mengeksekusi kebijakan.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kalkulasi politik yang lebih luas, termasuk komposisi koalisi, representasi wilayah, dan kebutuhan komunikasi publik. Yang jelas, standar kelayakan wakil presiden semakin dituntut untuk terukur: bukan hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga memiliki kapasitas mendorong produktivitas kebijakan. Penilaian akademisi terhadap Dasco menunjukkan bahwa diskursus menuju kursi wapres mulai bergerak dari sekadar pertimbangan elektoral menuju kebutuhan tata kelola yang lebih substantif.

Berita Terkait