Adipati Northumberland Dicap 'Scrooge McDuke' Usai Tuntut Sewa Fantastis

Salah satu orang terkaya di Inggris menuai kecaman publik setelah dilaporkan menuntut sewa tahunan sebesar £600.000 (sekitar Rp11,4 miliar) sebagai syarat mengizinkan jalur kereta api baru melintasi tanah miliknya. Ralph Percy, Adipati ke-12 Northumberland, hingga dijuluki "Scrooge McDuke" — pelesetan sarkastik dari karakter kikir Paman Gober (Scrooge McDuck) — karena tuntutan yang dinilai tidak masuk akal tersebut.

Ironisnya, proyek yang menjadi sasaran tuntutan sewa itu adalah Northumberland Line, jalur kereta baru yang dirancang khusus untuk melayani komunitas-komunitas miskin dan tertinggal di wilayah timur laut Inggris. Alih-alih mendukung pembangunan infrastruktur publik bagi warga kurang mampu, sang miliuner justru disebut memanfaatkan posisinya untuk mengeruk keuntungan maksimal.

Dalam sidang dengar pendapat publik di Blyth, Richard Turney, pengacara yang mewakili Dewan Wilayah Northumberland, mengungkapkan bahwa sang adipati telah dua kali mengancam memutuskan perjanjian wayleave — izin melintasi lahan — dalam sengketa sewa, termasuk setelah permohonan proyek diajukan. Ancaman itu disertai tuntutan sewa luar biasa yang mencapai lebih dari £600.000 per tahun.

"Ketentuan sewa wayleave ini sangat kuno dan berkaitan dengan tujuan utama awal kereta api, yakni melayani tambang batu bara," ujar Turney, sebagaimana dikutip dari BBC Local Democracy Service. Ia menambahkan bahwa "cengkeraman atas sumber daya publik" semacam itu adalah hal yang "tidak pantas."

Siapa Sebenarnya Adipati Northumberland?

Ralph Percy bukanlah sosok sembarangan. Dengan kekayaan ditaksir mencapai £315 juta (sekitar Rp6 triliun), ia memegang salah satu gelar bangsawan tertua di Inggris. Aset terkenalnya adalah Alnwick Castle, kastil megah yang menjadi lokasi syuting film Harry Potter dan menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahunnya.

Kepemilikan tanah keluarga Percy di wilayah Northumberland telah berlangsung berabad-abad, menjadikan mereka salah satu pemilik lahan aristokrat terbesar di Inggris. Kekuasaan atas tanah inilah yang kini menjadi sumber kontroversi, ketika hak-hak warisan feodal bertabrakan dengan kepentingan publik modern.

Wayleave: Relik Hukum dari Era Tambang Batu Bara

Inti persoalan terletak pada aturan kuno bernama wayleave. Berdasarkan ketentuan warisan era industri ini, pemilik tanah dapat mengizinkan akses melintasi lahannya dengan imbalan kompensasi, termasuk opsi sewa tahunan. Aturan tersebut lahir pada masa ketika jalur kereta api terutama dibangun untuk mengangkut hasil tambang batu bara — jauh sebelum kereta menjadi moda transportasi publik.

Penggunaan aturan usang ini untuk menekan proyek infrastruktur modern dinilai banyak pihak sebagai penyalahgunaan. Proyek Northumberland Line sendiri bertujuan menghubungkan kembali daerah-daerah terpinggirkan seperti Ashington dan Blyth ke jaringan kereta nasional, membuka akses ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada transportasi terbatas.

Bantahan dari Pihak Adipati

Menanggapi tudingan tersebut, juru bicara Northumberland Estates — perusahaan pengelola tanah-tanah luas milik sang adipati — membantah keras. "Kami dengan tegas menolak tuduhan tersebut," ujarnya, seraya menegaskan bahwa pihaknya "sepenuh hati" mendukung kesuksesan proyek kereta api itu.

Sang juru bicara juga mengklaim bahwa kontroversi yang mencuat sebenarnya berkaitan dengan sengketa lain yang "terpisah dan telah berlangsung lama", bukan dengan proyek Northumberland Line itu sendiri. Namun, penjelasan ini tidak banyak meredam kemarahan publik yang telanjur melihat tuntutan sewa raksasa itu sebagai simbol ketimpangan antara aristokrasi berprivilese dan rakyat biasa.

Simbol Ketimpangan Feodal di Inggris Modern

Kasus ini menyoroti persoalan struktural yang lebih besar di Inggris: sebagian besar tanah negara itu masih dikuasai segelintir keluarga aristokrat berdasarkan hak waris berusia ratusan tahun. Ketika pemerintah daerah hendak membangun fasilitas publik, mereka kerap harus bernegosiasi — dan membayar — kepada para pemilik lahan warisan ini.

Bagi banyak pengamat, julukan "Scrooge McDuke" bukan sekadar olok-olok, melainkan cerminan frustrasi publik terhadap sistem yang memungkinkan individu superkaya "menyandera" proyek demi kepentingan masyarakat luas. Hasil sidang publik di Blyth akan menentukan apakah jalur kereta untuk rakyat miskin itu bisa berjalan tanpa harus membayar upeti selangit kepada sang adipati.