Washington DC — Senat Amerika Serikat pada dini hari Sabtu waktu setempat

Dengan dukungan lintas partai, RUU tersebut disetujui melalui voting yang mencerminkan konsensus luar biasa di tengah suasana politik yang biasanya terpolarisasi. Hasilnya, 90 senator memilih setuju dan 6 lainnya menolak. Keputusan ini tidak hanya menunda batas waktu pendanaan hingga melewati hari pemilihan, tetapi juga memasukkan sejumlah ketentuan yang membatasi kekuasaan administrasi Presiden Donald Trump dalam mengelola anggaran federal.

Tekanan Meningkat Jelang Berakhirnya Tahun Fiskal

Tekanan politik mulai meningkat di Capitol Hill menjelang berakhirnya tahun fiskal pemerintahan AS pada 30 September 2026. Tanpa adanya undang-undang pengeluaran baru, sejumlah kementerian dan badan federal berisiko kehabisan dana, yang berarti ribuan pegawai negeri sipil bisa dirumahkan dan layanan publik terhenti secara massal. Untuk menghindari skenario tersebut, para senator dari Partai Republik dan Demokrat sepakat bekerja sama menyusun paket pendanaan sementara. Namun, negosiasi berlangsung alot karena adanya permintaan kontroversial dari Gedung Putih yang akhirnya ditolak atau diubah dalam versi akhir RUU. Para pengamat menyebut kompromi ini sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas pemerintahan di saat politik dalam negeri AS memanas jelang pemilu.

Kronologi Malam Panjang di Ruang Sidang Senat

1. Sesi marathon dimulai sejak Jumat malam: Senat menggelar serangkaian voting sepanjang malam hingga menjelang fajar. Para legislator tidak hanya membahas RUU pendanaan darurat, tetapi juga menggelar konfirmasi untuk posisi Jaksa Agung Todd Blanche serta menguji dukungan terhadap RUU identitas pemilih (voter ID) yang pada akhirnya gagal disetujui.
2. Voting stopgap disetujui 90-6: Pada dini hari Sabtu, RUU pendanaan darurat resmi disetujui dengan perbandingan suara yang jauh melampaui ambang batas minimum. Hasil ini mencerminkan keinginan kuat kedua partai untuk tidak membiarkan isu shutdown menjadi bahan kampanye negatif menjelang pemilihan paruh waktu.
3. RUU diteruskan ke Dewan Perwakilan: Setelah disetujui Senat, naskah RUU kini menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) setelah para anggota dewan selesai menjalani masa reses Agustus. Tanpa blessing dari House, pemerintahan federal tetap berada dalam risiko kehabisan dana.

Poin-Poin Krusial yang Dibatasi dalam RUU

Meski secara umum mempertahankan level pengeluaran yang ada setelah akhir tahun fiskal, RUU ini mengandung beberapa pengecualian hasil negosiasi yang berdampak signifikan terhadap kebijakan administrasi Trump:

• Blokir revisi aturan hibah federal: RUU ini secara tegas mencegah administrasi Trump menerapkan aturan baru yang akan memberikan peran lebih besar kepada pejabat politik senior dalam meninjau dan menyetujui grants atau hibah diskresioner. Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) sebelumnya mengusulkan perubahan aturan ini pada Mei 2026 dengan dalih untuk memastikan setiap hibah federal sejalan dengan agenda kepala negara. Ketentuan pemblokiran ini dinilai sebagai salah satu bagian paling konsekuensial dalam RUU stopgap.
• Larangan transfer dana ke Patroli Perbatasan: Kubu Demokrat berhasil memasukkan bahasa hukum yang melarang pemindahan dana dari program lain ke Badan Patroli Perbatasan (Border Patrol). Kemenangan ini menjadi batasan nyata terhadap fleksibilitas administrasi dalam mendanai operasi keamanan perbatasan.
• Penolakan anggaran kapal perang baru: Gedung Putih meminta alokasi US$1 miliar guna memulai pembangunan kelas baru kapal perang sesuai proposal Presiden Trump. Permintaan tersebut secara tegas ditolak dalam naskah RUU yang telah disetujui Senat.
• Penundaan larangan produk hemp: RUU menunda selama satu bulan kebijakan larangan produk hemp yang mengandung zat psikoaktif (intoxicating hemp products). Isu ini sebelumnya memecah belah Partai Republik di Senat, sehingga penundaan dianggap sebagai jalan tengah untuk menghindari perpecahan internal menjelang pemilu.

Pertarungan Pasca-Pemilu Menanti di Bulan Desember

Keberhasilan Senat dalam meloloskan RUU ini secara luas dipandang sebagai upaya untuk membersihkan agenda politik dari ancaman shutdown yang bisa merusak citra kedua partai di mata pemilih. Namun, kompromi yang dicapai saat ini hanyalah penyelesaian sementara. Jika Dewan Perwakilan menyetujui revisi yang dibuat Senat setelah reses Agustus, Washington akan berhasil menukarkan pertarungan shutdown prapemilu dengan konfrontasi yang jauh lebih besar pasca-pemilu pada Desember mendatang. Pertempuran berikutnya diprediksi akan mencakup perdebatan sengit mengenai level pengeluaran federal, kekuasaan Presiden Trump dalam menentukan alokasi hibah, serta penyelesaian sisa proses anggaran tahun fiskal 2027 yang belum tuntas. Para analis memperingatkan bahwa meski krisis langsung terhindari, fondasi perundingan untuk akhir tahun tetap rapuh dan berpotisi memicu gejolak fiskal yang lebih besar. [SOCIAL_TWEET]: Senat AS loloskan RUU pendanaan darurat 90-6 untuk hindari shutdown hingga Desember. Apa saja batasan bagi Trump? Baca selengkapnya. 🗳️💰