Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK, Bupati Ponorogo Dua Periode yang Dikenal Vokal dan Reformis

Ponorogo — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, operasi tangkap tangan (OTT) menyasar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Sabtu dini hari (8/11/2025). Penangkapan berlangsung senyap di kediaman pribadinya di kawasan Siman, Ponorogo. Sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing, dokumen proyek, serta barang bukti elektronik turut diamankan petugas.

Sosok Berlatar Aktivis yang Mencuri Perhatian

Sugiri Sancoko bukanlah nama asing di panggung politik lokal. Ia menjabat Bupati Ponorogo selama dua periode, memenangkan Pilkada 2015 dan kembali terpilih pada 2020 melalui jalur independen — sebuah pencapaian langka di daerah yang didominasi mesin partai besar. Lahir di Ponorogo pada 5 Maret 1972, Sugiri memulai karier publiknya bukan dari birokrasi, melainkan dari dunia aktivisme. Ia dikenal sebagai tokoh LSM yang lantang menyuarakan isu agraria dan antikorupsi.

"Sebelum menjadi bupati, saya adalah bagian dari mereka yang meneriakkan transparansi. Itu prinsip yang tak bisa ditawar," ujar Sugiri dalam wawancara bersama media lokal pada 2018 silam.

Ironi yang menyayat: sosok yang dulu berdiri di garda depan melawan korupsi, kini harus berurusan dengan lembaga antirasuah yang sama.

Gaya Kepemimpinan yang Membelah Opini

Selama menjabat, Sugiri mengambil pendekatan non-mainstream. Ia menggratiskan retribusi pasar tradisional, membangun infrastruktur berbasis swadaya masyarakat, dan getol mempromosikan program smart village. Namun, gaya komunikasinya yang blak-blakan tak jarang memicu friksi dengan DPRD setempat. Kebijakannya sering dinilai top-down dan minim dialog.

Di sisi lain, ia berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ponorogo dan menurunkan persentase penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi yang kini tergerus oleh status tersangka dan risiko pembatalan sejumlah proyek strategis.

Kronologi dan Dugaan Transaksi Proyek

Berdasarkan informasi awal, OTT KPK berkaitan dengan dugaan transaksi suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024–2025. Beberapa proyek infrastruktur besar — termasuk revitalisasi pasar induk dan pembangunan rumah sakit daerah — kini menjadi sorotan penyidik.

Hari-hari ke depan akan menjadi ujian berat bagi masyarakat Ponorogo yang selama ini mengagumi gebrakan bupatinya. Di sudut-sudut warung kopi, perbincangan bergulir antara kekecewaan dan keterkejutan.

Warisan yang Retak

Publik Ponorogo masih ingat jelas bagaimana Sugiri kerap mendongengkan semangat "resik-resik" (bersih-bersih) pemerintahan saat kampanye. Ia bahkan membentuk tim independen pengawas anggaran pada awal periode keduanya.

Namun, warisan reformis yang ia bangun selama satu dekade kini dipertaruhkan. Di media sosial, tagar #PonorogoBersih sempat trending — ironisnya digunakan oleh warganet yang merasa dikhianati.

KPK saat ini menahan Sugiri Sancoko untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan di Rutan Merah Putih. Langkah hukum lanjutan akan sangat bergantung pada konstruksi perkara yang diumumkan secara resmi oleh pimpinan KPK dalam konferensi pers.

Pertanyaan Penting Pasca-OTT

1. Apa status hukum Sugiri Sancoko saat ini? Sugiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Merah Putih KPK selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. 2. Proyek apa yang menjadi pusat dugaan korupsi? Penyidik mendalami dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Ponorogo TA 2024–2025, termasuk proyek revitalisasi pasar induk dan pembangunan RSUD. 3. Apakah posisi Sugiri sebagai bupati langsung gugur? Belum. Sesuai ketentuan, status tersangka belum otomatis memberhentikan kepala daerah. Mekanisme pemberhentian menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tags: Sugiri Sancoko, OTT KPK, Bupati Ponorogo, Korupsi Kepala Daerah, KPK