Polda Metro Gelar Konpers Kasus Jampidsus, Molor 5 Jam Tanpa Tersangka

Suasana tak biasa menyelimuti Markas Polda Metro Jaya pada Jumat (10/7/2026). Sebuah konferensi pers yang dijadwalkan membahas perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah justru diwarnai kejanggalan. Acara yang semestinya dimulai pukul 15.00 WIB itu molor hingga lima jam. Yang lebih mengejutkan, dalam konferensi pers tersebut, penyidik kepolisian mengaku belum menetapkan satu pun tersangka.

Kronologi Keterlambatan dan Kehadiran KPK

Kejanggalan bermula sejak undangan konferensi pers disebar kepada awak media. Berdasarkan rilis awal, acara akan digelar pukul 15.00 WIB di lantai dasar gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun hingga waktu yang ditentukan, ruangan masih kosong. Petugas hanya menyampaikan informasi lisan bahwa "masih ada koordinasi teknis". Berikut urutan fakta yang terhimpun di lapangan:

1. Pukul 15.00 WIB — Sejumlah wartawan tiba, namun panitia tidak memberikan arahan pasti. Layar monitor dan sound system belum terpasang.
2. Pukul 17.00 WIB — Muncul informasi bahwa pihak Kepolisian masih melakukan rapat koordinasi internal. Isu mulai merebak bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turut hadir.
3. Pukul 18.30 WIB — Wakil Ketua KPK, didampingi dua penyidik lembaga antirasuah, terlihat memasuki lobi gedung dan langsung menuju ruang rapat tertutup di lantai 3.
4. Pukul 20.00 WIB — Akhirnya konferensi pers dimulai, dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Andi Darmawan dan dihadiri perwakilan KPK. Jumpa pers hanya berlangsung 18 menit.

Kehadiran KPK menjadi sorotan utama. Publik mempertanyakan keterlibatan lembaga antirasuah dalam kasus yang notabene merupakan domain penegak hukum internal. Konfirmasi dari juru bicara KPK hanya menyebutkan bahwa "KPK melakukan supervisi atas permintaan Polri" tanpa menjelaskan alasan spesifik. Analis hukum menilai hal ini adalah sinyal ketidakpastian prosedur penanganan perkara lintas lembaga.

Polisi Belum Tetapkan Tersangka: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Dalam sesi tanya jawab, Kapolda Metro Jaya mengakui bahwa proses penyelidikan masih berada di tahap pengumpulan keterangan saksi dan bukti administratif. "Kami belum menetapkan status tersangka kepada pihak manapun. Semua masih dalam proses gelar perkara yang akan dilakukan dalam pekan depan," ujarnya. Pernyataan ini kontradiktif dengan ekspektasi publik karena kasus tersebut telah bergulir selama lebih dari dua bulan dan mencuat sejak audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penyimpangan dana penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Data yang dihimpun dari sumber internal Polda Metro menyebutkan bahwa total nilai transaksi mencurigakan yang sedang ditelusuri mencapai Rp 37,2 miliar. Transaksi tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Febrie Adriansyah selaku Jampidsus. Namun polisi belum mampu mengonstruksi unsur pidana karena terkendala belum lengkapnya hasil audit forensik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya menyatakan telah mengirimkan laporan hasil analisis lengkap kepada Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sejak 20 Juni 2026.

Kejanggalan Prosedur dan Spekulasi Publik

Selain keterlambatan, ada sejumlah poin yang memantik tanda tanya. Tidak adanya surat resmi penundaan konferensi pers yang diberikan kepada media menjadi pertanyaan etika kehumasan. Lebih dari itu, keikutsertaan perwakilan KPK tidak diikuti dengan pernyataan resmi lembaga antirasuah mengenai status hukum perkara. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ratna Puspita, menyatakan bahwa "mekanisme ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antarlembaga penegak hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penanganan kasus korupsi besar."

Sementara itu, isu politis juga merebak. Beberapa kalangan mengaitkan molornya konferensi pers dengan upaya lobi tingkat tinggi. Febrie Adriansyah diketahui baru saja menangani kasus-kasus strategis yang melibatkan sejumlah pejabat publik. Nama Febrie juga disebut-sebut dalam pusaran dugaan konflik kepentingan terkait proyek prioritas nasional. Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, melalui siaran pers terpisah, membantah seluruh tuduhan dan menyebut penyelidikan ini "cacat prosedur serta bermuatan politis."

Langkah Selanjutnya: Gelar Perkara dan Potensi Kejutan

Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar perkara dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Agenda gelar perkara akan melibatkan Bareskrim Polri, KPK, serta PPATK. "Kami pastikan tidak akan ada intervensi dari pihak manapun," tegasnya. Namun para analis meragukan tenggat tersebut, mengingat kompleksitas jejaring transaksi kasus TPPU yang biasanya membutuhkan pelacakan multiyurisdiksi hingga ke luar negeri.

Sumber di internal Polda Metro mengungkapkan bahwa tim penyidik tengah mendalami 12 rekening bank yang diduga terkait aliran dana dari pihak ketiga ke beberapa penegak hukum. Jika gelar perkara tidak segera membuahkan hasil, bukan tidak mungkin kasus ini berujung pada polemik berkepanjangan yang justru menggerus wibawa institusi penegak hukum di mata publik.

Berita ini kami susun berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber terkait, dan dokumen resmi yang diperoleh redaksi. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya.