Madrid Ultimatum Catalonia: Pisah atau Otonomi Dicabut

Pemerintah pusat Spanyol akhirnya mengambil langkah paling konfrontatif dalam krisis konstitusional terburuk negara itu dalam beberapa dekade. Perdana Menteri Mariano Rajoy, di hadapan jajaran kabinetnya, secara resmi mengeluarkan ultimatum langsung kepada pemerintah regional Catalonia. Ia menuntut jawaban tegas dalam hitungan hari: apakah Catalonia akan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol atau secara definitif melangkah menuju kemerdekaan sepihak. Jika jawabannya condong kepada kemerdekaan, Madrid mengancam akan segera mencabut status otonomi Catalonia yang telah berjalan sejak 1979.

Pernyataan keras itu disampaikan Rajoy setelah rapat kabinet darurat yang berlangsung selama lebih dari tiga jam. Dengan nada dingin namun penuh tekanan, Rajoy menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi ambiguitas. "Mereka harus mengklarifikasi apakah mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak. Kejelasan ini akan menentukan langkah selanjutnya dari pemerintah pusat," ujar Rajoy. Dalam konferensi pers yang digelar seusai rapat, Rajoy tidak menyebut kerangka waktu spesifik, namun sejumlah sumber di Istana Moncloa menyebutkan bahwa batas akhir yang diberikan adalah Senin pekan depan pukul 10.00 waktu setempat.

Latar Belakang Krisis Konstitusional

Ketegangan antara Madrid dan Barcelona telah memanas sejak regional Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017. Referendum yang digelar tanpa persetujuan pemerintah pusat itu dianggap ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Meskipun demikian, pemerintah regional Catalonia yang dipimpin oleh Carles Puigdemont tetap menggelar pemungutan suara dengan hasil: 90% suara mendukung kemerdekaan dari total partisipasi yang hanya mencapai 43% pemilih terdaftar. Angka partisipasi rendah ini disebabkan oleh penolakan partai-partai pro-Spanyol untuk ikut serta serta adanya tindakan keras dari kepolisian nasional yang dikirim Madrid untuk menghentikan pemungutan suara.

Pada 10 Oktober 2017, Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun langsung menangguhkannya dengan dalih membuka ruang dialog. Langkah setengah hati ini tidak memuaskan pihak mana pun: kelompok pro-kemerdekaan garis keras kecewa karena kemerdekaan tidak langsung diberlakukan, sementara Madrid menganggap deklarasi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi. Sejak saat itu, posisi kedua kubu semakin mengeras. Catalonia, yang memiliki 7,5 juta penduduk dan menyumbang sekitar 19% PDB Spanyol, terus menuntut pengakuan internasional yang tak kunjung datang.

Isi Ultimatum dan Ancaman Pencabutan Otonomi

Isi utama ultimatum Rajoy menuntut agar pemerintah Catalan menjawab secara eksplisit, tanpa syarat atau penundaan, apakah mereka menganggap diri telah mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak. Jika jawabannya afirmatif, maka Rajoy akan mengaktifkan kembali Pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal tersebut memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kendali pemerintahan otonom yang dianggap melanggar hukum. Langkah ini sudah pernah diterapkan pada Oktober 2017 setelah deklarasi awal Puigdemont, yang berujung pada pembubaran parlemen Catalan dan pemilihan regional ulang pada Desember 2017.

Kali ini, ancaman pencabutan otonomi disampaikan lebih eksplisit dan langsung. Rajoy tidak lagi menggunakan bahasa diplomatis. "Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang menjaga integritas konstitusional Spanyol dan memastikan bahwa seluruh warga di Catalonia terlindungi haknya," tegas Rajoy. Pencabutan otonomi berarti Madrid akan mengambil alih kepolisian regional Mossos d'Esquadra, mengendalikan anggaran Catalan yang mencapai €24 miliar per tahun, serta menempatkan semua institusi publik di bawah pengawasan langsung kementerian terkait. Ini akan menjadi intervensi langsung terbesar terhadap pemerintahan regional dalam sejarah demokrasi Spanyol pasca-Franco.

Reaksi dan Dampak Potensial

Reaksi dari pihak pro-kemerdekaan Catalonia menunjukkan sikap bertahan. Para pemimpin organisasi sipil seperti Òmnium Cultural dan Assemblea Nacional Catalana (ANC) menyerukan mobilisasi massa untuk menolak ultimatum tersebut. Sebaliknya, partai-partai oposisi di tingkat nasional, termasuk Partai Sosialis (PSOE) dan Ciudadanos, mendukung penuh langkah Rajoy. Sementara itu, kalangan bisnis di Barcelona menyuarakan kekhawatiran mendalam. Lebih dari 1.500 perusahaan telah memindahkan kantor pusatnya keluar dari Catalonia sejak referendum 2017, dengan total kapitalisasi pasar yang keluar mencapai lebih dari €100 miliar.

Dampak ekonomi menjadi perhatian utama. Catalonia adalah mesin ekonomi Spanyol, namun ketidakpastian politik telah membuat investasi asing turun 12% tahun-ke-tahun. Bank Sentral Eropa (ECB) juga telah memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat memicu gejolak di pasar obligasi Spanyol. Sementara itu, utang pemerintah Catalan yang mencapai €76 miliar masih dijamin oleh dana likuiditas otonomi dari Madrid, yang bisa langsung dihentikan jika otonomi dicabut.

Kondisi ini membuat tenggat ultimatum menjadi lebih dari sekadar pertarungan politik. Ini adalah ujian bagi stabilitas demokrasi Spanyol dan masa depan konsep otonomi regional di Eropa. Apakah Catalonia akan memilih jalur moderasi atau mempertaruhkan segalanya dengan defisit fiskal dan isolasi internasional? Jawabannya akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, dan seluruh dunia mengawasi setiap detik dari kebuntuan konstitusional ini.

Baca juga:

• Brankas Etik Suryani Dibongkar, Simpan Gepokan Uang dan Emas
• Kita perlu menulis ulang berita dalam Bahasa Indonesia dengan panjang minimal 60...