Ketua Parlemen Iran Bertemu Ketua MPR RI Serukan Perlawanan terhadap Dominasi AS

TEHERAN – Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dalam pertemuan bilateral dengan Ketua MPR RI, menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan Amerika Serikat, Israel, maupun aliansi NATO. Pertemuan yang digelar di sela-sela konferensi parlemen negara-negara Asia di Teheran ini menjadi panggung diplomatik bagi Iran untuk menyampaikan pesan tegas di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.

Perang Bukan Jalan, Tapi Kedaulatan Tak Bisa Ditawar

Ghalibaf membuka pembicaraan dengan menekankan bahwa kehadiran militer AS di kawasan—termasuk dukungan penuh terhadap entitas pendudukan Israel—adalah akar ketidakstabilan. “Amerika Serikat, rezim Zionis, dan NATO telah gagal total memaksa Iran untuk menyerah pada ambisi hegemonik mereka,” ujar Ghalibaf dengan nada diplomatik namun tegas. Ia menambahkan bahwa setiap bentuk perang terhadap Iran akan menjadi kesalahan strategis paling fatal dalam sejarah modern, karena hanya akan memicu bola api ketidakstabilan dari Mediterania hingga Asia Selatan.

Pernyataan ini merujuk pada meningkatnya serangan proksi Iran terhadap pos militer AS di Irak dan Suriah pasca serangan Israel ke jalur Gaza, serta seruan beberapa senator AS untuk melakukan aksi militer langsung terhadap fasilitas nuklir Iran. Ghalibaf memperingatkan, jika perang meletus, tidak ada satu pun negara di kawasan yang akan aman—termasuk sekutu tradisional AS karena posisi geografis Iran yang strategis di Selat Hormuz.

Dukungan untuk Palestina dan Poros Perlawanan

Dalam dialog dengan Ketua MPR RI, Ghalibaf juga mengangkat isu Palestina sebagai poros moral kebijakan luar negeri Iran. Ia memuji sikap konsisten Indonesia yang sejak awal menolak normalisasi hubungan dengan Israel sebelum kemerdekaan Palestina terwujud sepenuhnya.

“Rakyat Iran dan Indonesia memiliki musuh yang sama: penjajahan dan intervensi asing. Kami mengapresiasi suara lantang Indonesia di forum global yang terus menyuarakan keadilan untuk Gaza,”

Ia mengajak Indonesia untuk memperkuat poros ekonomi dan politik negara-negara non-blok agar tekanan dari sanksi unilateral Barat bisa diminimalisasi. Kerja sama bilateral di bidang energi, pangan halal, dan teknologi juga dibahas sebagai langkah nyata membangun kemandirian kolektif.

Sikap Indonesia: Jembatan Diplomasi

Sementara itu, Ketua MPR RI menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Indonesia tidak akan terseret dalam polarisasi kekuatan besar, namun konsisten memperjuangkan solusi damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai penyeimbang komunikasi menyusul kunjungan delegasi parlemen Indonesia ke Washington pekan lalu.

Analis geopolitik dari Universitas Indonesia, Dr. Mira Andini, menilai pertemuan ini sangat strategis. “Indonesia sedang memainkan peran klasiknya sebagai jembatan. Di saat AS dan Iran nyaris bentrok langsung, Jakarta menawarkan jalur komunikasi jalur kedua yang bisa mencegah eskalasi,” jelasnya. Ia juga mencatat bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung karena jutaan warganya berada di kawasan Timur Tengah dan stabilitas Selat Hormuz berpengaruh pada harga energi domestik.

Pertemuan ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman penguatan dialog antarparlemen dan rencana kunjungan balasan delegasi parlemen Iran ke Jakarta pada triwulan ketiga tahun ini. Kedua pihak sepakat bahwa perang bukan pilihan, tetapi kedaulatan dan martabat bangsa adalah garis merah yang tak akan dilampaui oleh tekanan dari pihak mana pun.