JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur), Agus

Kehadiran AHY di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, menandai komitmennya sebagai bagian dari jajaran kabinet untuk mendukung penuh agenda transformasi nasional. Ia menyoroti bahwa fokus utama pemerintahan saat ini adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terkonsentrasi di wilayah Jawa atau perkotaan besar semata, namun merambah ke daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal sebagai bagian dari strategi pemerataan kewilayahan. Hal ini, menurut AHY, sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila.

Rangkaian Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen

Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD berlangsung khidmat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara tersebut menjadi momentum historis bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan visi besar pemerintahan periode 2024–2029 kepada seluruh komponen bangsa. AHY, yang hadir mengenakan setelan jas formal, tampak menyimak secara seksama materi pidato yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pukul 09.00 WIB: Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen dan disambut oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD untuk menyampaikan pidato kenegaraan perdana sejak pelantikannya pada Oktober 2024.
2. Pukul 09.30 WIB: Prabowo membacakan naskah pidato yang memuat visi Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada kemandirian pangan, kemandirian energi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan modernisasi pertahanan.
3. Pukul 11.15 WIB: AHY memberikan tanggapan resmi di depan awak media, menyambut baik seluruh arah kebijakan yang telah disampaikan oleh Presiden dan menegaskan kesiapan Kemenko Infrastruktur untuk mengeksekusi program-program strategis nasional.
4. Siang hari: Rapat koordinasi internal dilakukan oleh AHY bersama jajaran eselon I di Kemenko Infrastruktur untuk membahas langkah konkret penjabaran visi Presiden ke dalam program kerja yang terukur dan berbasis data.

Tanggapan AHY terhadap Arah Kebijakan Prabowo

Dalam keterangan persnya, AHY menguraikan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Presiden Prabowo merupakan paradigma baru yang mengintegrasikan tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kelestarian lingkungan hidup, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai bahwa pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan global saat ini, termasuk krisis iklim dan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.

AHY menjelaskan bahwa Kemenko Infrastruktur telah menyiapkan skema intervensi kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan infrastruktur antardaerah. Salah satu fokus utama adalah peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di wilayah timur Indonesia, yang selama ini menjadi prioritas rendah dalam alokasi anggaran pembangunan. Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan ke depan harus memenuhi prinsip-prinsip green development dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan beban ekologis baru bagi generasi mendatang.

Tidak hanya soal fisik, AHY juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah baru yang akan dibuka aksesnya. Ia berpendapat bahwa infrastruktur tanpa SDM yang andal akan menjadi bangunan kosong yang tidak produktif. Oleh karena itu, Kemenko Infrastruktur akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Desa, PDTT, untuk memastikan bahwa pembangunan kewilayahan berjalan sinergis dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan penyerapan tenaga kerja di tingkat akar rumput.

Rencana Implementasi Pembangunan Kewilayahan

Menyikapi arahan Presiden Prabowo, AHY memastikan bahwa Kemenko Infrastruktur akan segera menyusun roadmap pembangunan kewilayahan 2025–2029 yang akan menjadi acuan teknis bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait. Roadmap tersebut akan memuat indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, termasuk target penurunan indeks ketimpangan antarwilayah, peningkatan indeks aksesibilitas, dan rasio elektrifikasi di daerah tertinggal. AHY menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan akan menggunakan metode evidence-based policy, di mana setiap keputusan investasi infrastruktur didasarkan pada data dan analisis spasial yang akurat.

1. Penyusunan masterplan: Kemenko Infrastruktur akan memfinalisasi masterplan konektivitas nasional yang menghubungkan sentra-sentra produksi di luar Jawa dengan pelabuhan ekspor utama dan kawasan industri strategis.
2. Alokasi anggaran prioritas: Sebanyak 40 persen dari alokasi infrastruktur nasional akan diarahkan ke wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan kewilayahan.
3. Kolaborasi pemangku kepentingan: AHY akan memperkuat skema kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
4. Monitoring dan evaluasi ketat: Sistem pemantauan berbasis teknologi digital akan diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap implementasi proyek infrastruktur.

Dengan langkah-langkah tersebut, AHY berharap bahwa visi pembangunan berkelanjutan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo dapat segera terwujud dalam bentuk kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke