Jakarta — Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan Pajak Digital

JAKARTA — Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat dinilai telah melampaui kemampuan rezim hukum pajak konvensional yang selama ini bertumpu pada kehadiran fisik pelaku usaha. Menyikapi fenomena tersebut, calon Hakim Agung Yeheskiel Minggus Tiranda menegaskan urgensi melakukan reformasi menyeluruh di lingkungan peradilan pajak, guna menyesuaikan diri dengan karakteristik transaksi lintas batas dan basis ekonomi tanpa kehadiran fisik yang kian mendominasi perekonomian nasional maupun global.

Tiranda menjelaskan bahwa model perpajakan tradisional dirancang untuk ekonomi berbasis fisik, di mana keberadaan usaha dapat teridentifikasi melalui kantor, pabrik, atau aktivitas komersial dalam yurisdiksi tertentu. Namun, lonjakan perdagangan elektronik, layanan streaming, platform ride-hailing, dan perdagangan aset kripto telah menciptakan celah regulasi yang signifikan. Para pelaku usaha digital seringkali memperoleh penghasilan besar dari konsumen Indonesia tanpa harus membangun kehadiran fisik permanen di wilayah hukum dalam negeri, sehingga pemungutan pajak menggunakan instrumen konvensional menjadi semakin sulit diterapkan secara efektif dan adil.

Dalam paparannya, Tiranda menyoroti bahwa kompleksitas ekonomi digital tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pemungutan, tetapi juga membebani mekanisme penyelesaian sengketa pajak di pengadilan. Hakim perpajakan dituntut memahami algoritma bisnis, struktur rantai nilai digital, serta skema pemindahan laba antar-yurisdiksi yang melibatkan entitas berbasis di negara-negara dengan tarif pajak rendah. "Tantangan terbesar adalah bagaimana pengadilan pajak dapat mempertahankan kedaulatan perpajakan nasional ketika transaksi bersifat virtual, tanpa batas geografis yang jelas, dan melibatkan pihak-pihak yang tersebar di berbagai belahan dunia," ujarnya.

Tantangan Yuridis dan Administrasi Pemungutan

Rezim pajak konvensional mengenal konsep Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT) sebagai prasyarat pemajakan terhadap penghasilan badan usaha asing. Di era digital, konsep ini menjadi rapuh karena platform teknologi dapat meraih pasar Indonesia hanya dengan server, aplikasi, dan jaringan internet. Tiranda menekankan bahwa pengadilan pajak harus segera memperbarui interpretasi hukum terhadap unsur kehadiran fisik, pendapatan yang berasal dari sumber daya digital, dan penentuan domisili fiskal pelaku usaha asing yang beroperasi melalui mode bisnis tanpa aset berwujud.

Selain itu, kecepatan pergantian teknologi telah membuat regulasi perpajakan selalu tertinggal dari inovasi pasar. Regulasi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi elektronik yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah dan instrumen perpajakan lainnya dinilai masih bersifat reaktif. Sementara itu, penyelesaian sengketa di pengadilan pajak memerlukan dasar hukum yang tegas mengenai alokasi hak pemajakan antara negara asal dan negara tujuan, khususnya terkait layanan digital lintas batas yang tidak memerlukan kehadiran fisik.

Perbandingan Paradigma Pajak Konvensional dan Digital

Arah Reformasi dan Modernisasi Peradilan Pajak

Menurut Tiranda, reformasi pengadilan pajak tidak bisa dibatasi pada revisi aturan tertulis semata, melainkan harus menyentuh aspek kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta metodologi pembuktian dalam persidangan. Ia mengusulkan agar hakim dan panitera pengadilan pajak diberi pelatihan khusus mengenai ekonomi digital, blockchain, dan mekanisme pricing transfer yang lazim diterapkan oleh perusahaan teknologi global. Tanpa pemahaman mendalam terhadap model bisnis digital, dikhawatirkan putusan pengadilan pajak akan kehilangan relevansi atau bahkan menciptakan preseden buruk bagi sistem perpajakan nasional.

Dari sisi teknis, Tiranda merekomendasikan integrasi sistem elektronik pengadilan pajak dengan database administrasi perpajakan, bea cukai, dan lembaga pengawas sektor keuangan. Dengan demikian, alur penyelesaian sengketa dapat memanfaatkan analisis data secara real-time, mengurangi ketergantungan pada dokumen kertas, dan mempercepat waktu tempuh perkara. "Pengadilan pajak masa depan harus mampu mengadopsi teknologi secepat perkembangan industri yang disidangnya. Jika tidak, jarak antara kemajuan ekonomi dan kemampuan yudisial akan terus melebar," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya harmonisasi antara instrumen hukum nasional dan standar internasional, khususnya terkait inisiatif Pilar Satu dan Pilar Dua dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mengatur alokasi hak pemajakan serta tarif pajak minimum global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pasar digital besar harus memastikan bahwa pengadilan pajaknya memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, sekaligus melindungi basis pajak dalam negeri dari praktik erosi dan pemindahan laba yang dilakukan oleh konglomerat teknologi.

Pada titik ini, peran Mahkamah Agung—khususnya pada tingkat kasasi—menjadi sangat vital dalam menegaskan arah hukum perpajakan Indonesia menghadapi era digital. Putusan-putusan yang berkualitas dan berwawasan kekinian akan menjadi rujukan bagi pengadilan di bawahnya, Direktorat Jenderal Pajak, serta dunia usaha dalam merenc