BPS Catat 9,57 Persen Penduduk Hidup di Bantaran Rel
JAKARTA — Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit dan derasnya laju kereta komuter, terselip potret kehidupan yang nyaris tak tersentuh roda pemban
JAKARTA — Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit dan derasnya laju kereta komuter, terselip potret kehidupan yang nyaris tak tersentuh roda pembangunan. Pemukiman kumuh di sepanjang bantaran rel kereta api masih menjadi pemandangan sehari-hari di banyak kota besar Indonesia. Rumah-rumah petak berdinding tripleks dan beratap seng itu berdiri hanya sejengkal dari rel yang setiap menit dilintasi rangkaian kereta. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini, dengan persentase penduduk miskin pada September 2022 mencapai 9,57 persen.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan posisi Maret 2022. Meski terlihat kecil secara statistik, kenaikan ini merepresentasikan ribuan keluarga yang terperosok ke jurang kemiskinan. Ironisnya, mereka yang bermukim di bantaran rel adalah potret paling kasat mata dari angka-angka yang tertuang dalam laporan BPS itu. Mereka bukan sekadar angka, melainkan buruh harian lepas, pemulung, pedagang asongan, dan pekerja informal lainnya yang mencoba bertahan di tengah himpitan kota.
Wajah Kemiskinan di Tepi Rel
Menelusuri pemukiman di bantaran rel, seperti di kawasan Senen, Jakarta Pusat, atau di sepanjang jalur kereta Surabaya–Malang, kita akan disuguhi pemandangan yang kontras dengan modernitas kota. Anak-anak bermain tanpa alas kaki di antara tumpukan batu balast, sementara ibu-ibu memasak di dapur terbuka yang hanya beralas kardus. Suara deru kereta yang melintas bukan lagi dianggap sebagai gangguan, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian yang mereka lakoni.
“Kami tahu ini berbahaya, tapi mau tinggal di mana lagi? Harga kontrakan di dalam gang saja sudah tidak terjangkau,” ujar Sumarni (43), warga bantaran rel di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, saat ditemui pada Rabu (15/3).
Kondisi sanitasi yang buruk, akses air bersih yang minim, serta kerawanan terhadap penggusuran menjadi momok yang membayangi setiap hari. Namun, keterbatasan ekonomi memaksa mereka untuk bertahan di lahan ilegal milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Penghasilan mereka yang mayoritas bekerja di sektor informal hampir mustahil menembus angka itu.
Tekanan Ekonomi Pascapandemi dan Kenaikan Harga Pangan
Salah satu pemicu utama naiknya angka kemiskinan, meski tipis, adalah dampak lanjutan dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok, terutama pangan dan energi. Setelah pandemi COVID-19 mereda, ekonomi memang mulai pulih, namun inflasi menggerek harga-harga kebutuhan dasar lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat bawah. BPS mencatat, komoditas pangan seperti beras, telur, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama garis kemiskinan.
Di pemukiman bantaran rel, dampak kenaikan harga terasa sangat telak. Pendapatan harian yang pas-pasan habis hanya untuk makan. Inflasi seolah menjadi momok yang diam-diam mengikis daya beli mereka. Masyarakat yang sebelumnya berada di ambang batas garis kemiskinan, kini resmi terjerembab ke dalam jurang kemiskinan. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas program perlindungan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjangkau kelompok paling rentan di perkotaan.
Paradoks Kota Besar: Terpinggirkan di Tanah Sendiri
Fenomena pemukiman kumuh di atas lahan rel kereta adalah representasi dari krisis tata ruang dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Di satu sisi, kota terus membangun infrastruktur modern, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), namun di sisi lain, masyarakat miskin justru tersingkir dan mencari celah di lahan-lahan berbahaya. Mereka menjadi kaum marjinal di tengah pusat kemewahan. Ironisnya, keberadaan mereka seringkali dianggap menghambat estetika dan modernisasi kota, sehingga penggusuran menjadi solusi instan yang kerap dipilih.
Para sosiolog perkotaan menilai, pemukiman bantaran rel bukan semata-mata masalah ekonomi, melainkan juga kegagalan negara dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi kelas pekerja perkotaan. Para buruh, pemulung, dan pedagang asongan ini sesungguhnya adalah penyokong ekonomi kota, namun mereka tidak mendapat tempat yang layak untuk istirahat di malam hari. Hingga kebijakan yang benar-benar solutif dan manusiawi diterapkan, pemandangan jemuran pakaian yang melambai di samping rel kereta akan terus menjadi potret abadi Indonesia.
[SOCIAL_TWEET]: Di balik megahnya gedung kota, potret kemiskinan di bantaran rel masih menjadi realita pahit. BPS catat penduduk miskin Indonesia capai 9,57 persen pada September 2022, naik 0,03 poin. Kenaikan harga pangan jadi pemicu utama. Akankah hunian layak! jadi mimpi? #Kemiskinan #BantaranRel #DataBPS[SOCIAL_TG]: 🛤️📊 Potret Kelam di Bantaran Rel: Data BPS menunjukkan 9,57% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Rel kereta bukan hanya jalur transportasi, tapi menjadi 'rumah' bagi mereka yang terpinggirkan. Bagaimana kisah mereka bertahan hidup? Simak selengkapnya.
Comments (0)