Prabowo Kesal Utang Pengusaha Triliunan, Usulkan Penghapusan

JAKARTA, Beritainti.com — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kekesalan mendalam terhadap maraknya pengusaha yang tidak membayar utang dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Dalam pidato yang penuh semangat sekaligus prihatin, Prabowo mengusulkan langkah berani: penghapusan utang bagi pelaku usaha dan petani yang benar-benar tak mampu melunasi kewajibannya. Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pendirian koperasi simpan pinjam di setiap desa sebagai benteng ekonomi kerakyatan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (12/7/2026). Acara yang dihadiri ribuan pelaku koperasi dari seluruh Indonesia itu menjadi saksi kemarahan Presiden yang disampaikan secara gamblang.

Kronologi Pidato: Dari Senyum Hingga Kemarahan Terukur

1. Sapaan Pembuka dan Apresiasi — Prabowo mengawali pidato dengan menyapa peserta dan menyampaikan apresiasi atas peran koperasi dalam menopang ekonomi lokal. Ia menyebut koperasi sebagai "soko guru perekonomian bangsa yang sering dilupakan".
2. Sindiran Pelan Soal Ketimpangan — Suasana mulai berubah ketika Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara pengusaha besar dan rakyat kecil. Ia menyebut ada kesenjangan yang "menyakitkan mata dan hati".
3. Data Macet Disampaikan dengan Nada Tinggi — Pada menit ke-25 pidato, Prabowo mengungkapkan data yang membuatnya geram: angka kredit macet di sektor UMKM dan sektor pertanian yang nilainya menyentuh angka fantastis. "Saya dapat laporan, utang yang nggak dibayar itu nilainya Rp 17 triliun lebih. Masak iya, sudah dikasih pinjaman, sudah dibantu, malah kabur? Ini tanggung jawab moral," ujarnya lantang.
4. Usulan Penghapusan Utang — Di titik inilah Prabowo mengejutkan hadirin dengan usulan yang seolah kontradiktif. "Saya usulkan kepada jajaran, kita hapus saja utang-utang yang benar-benar tidak mungkin tertagih, untuk pengusaha kecil dan petani yang sudah tidak mampu," katanya. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi mekanisme verifikasi ketat agar tidak menjadi ladang moral hazard.
5. Dorongan Reformasi Koperasi — Sebagai solusi berkelanjutan, Presiden mendorong percepatan pembentukan koperasi simpan pinjam di setiap desa. "Kita harus punya koperasi simpan pinjam di tiap desa. Ini perintah! Jangan sampai rakyat terjerat rentenir atau pinjol ilegal," tegasnya disambut tepuk tangan meriah.

Data Utang Macet yang Membuat Prabowo Geram

Berdasarkan catatan internal pemerintah yang dikutip dalam pidato, total utang macet di segmen UMKM dan pertanian mencapai Rp 17,3 triliun. Angka ini terakumulasi dari berbagai skema pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) non-performing, dana bergulir, hingga pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi. Sebagian besar debitur dikabarkan masih memiliki kemampuan namun enggan membayar, sementara sebagian lainnya benar-benar jatuh di bawah garis kemiskinan.

"Ini bukan soal dendam negara pada rakyat kecil, tapi soal akhlak. Kalau memang tidak mampu karena musibah, bencana, atau gagal panen, ya sudah, negara hadir. Tapi yang nakal, yang pinjam buat foya-foya lalu tidak bayar, ini harus ditindak," ujar Prabowo menambahkan.

Usulan Kontroversial: Penghapusan Utang untuk Debitur Tak Mampu

Usulan penghapusan utang yang disampaikan Prabowo langsung menjadi perbincangan hangat. Dalam pidatonya, ia menginstruksikan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi untuk merancang kriteria ketat penerima program. Debitur yang bisa lolos adalah mereka yang:

• Terdampak bencana alam dan kehilangan aset produktif
• Mengalami gagal usaha total yang dibuktikan dengan laporan keuangan tiga tahun terakhir
• Petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektare yang mengalami gagal panen berturut-turut
• Bukan debitur nakal yang memiliki catatan kredit buruk di lebih dari tiga lembaga keuangan

"Ini bukan amnesti massal. Saya tidak ingin ada yang menunggangi. Yang benar-benar tidak bisa bayar, kita bebaskan. Yang main-main, kita proses sesuai hukum," kata Presiden.

"Saya usulkan kepada jajaran, kita hapus saja utang-utang yang benar-benar tidak mungkin tertagih, untuk pengusaha kecil dan petani yang sudah tidak mampu." — Presiden Prabowo Subianto

Reformasi Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam di Setiap Desa

Di ujung pidato, Presiden meresmikan peta jalan pembentukan 75.000 koperasi simpan pinjam di seluruh desa dalam kurun waktu empat tahun. Inisiatif ini akan digawangi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dengan suntikan dana awal Rp 2 triliun dari APBN. Tujuannya adalah menciptakan alternatif pembiayaan yang manusiawi, dengan bunga rendah dan tanpa agunan berlebihan.

"Tak ada cerita lagi petani kita datang ke bank bawa sertifikat tanah. Masa mau nanam padi harus jual tanah dulu? Inget, koperasi simpan pinjam ini milik bersama, dari desa untuk desa," ucap Prabowo.

"Kita harus punya koperasi simpan pinjam di tiap desa. Ini perintah! Jangan sampai rakyat terjerat rentenir atau pinjol ilegal." — Presiden Prabowo Subianto

Respons dan Tantangan di Depan

Kalangan pelaku koperasi menyambut baik arahan Presiden, meski sejumlah ekonom mengingatkan potensi moral hazard dan risiko fiskal. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam keterangan terpisah, menyatakan bahwa ide penghapusan utang perlu diimbangi reformasi data kredit nasional. "Jika tidak disertai perbaikan sistem credit scoring, ini hanya akan menjadi kebijakan populis yang merusak kesehatan perbankan," ujarnya.

Di sisi lain, petani dan pelaku UMKM di sejumlah daerah menyatakan harapan agar program ini benar-benar menyentuh akar rumput. Seorang petani jagung di Grobogan, Jawa Tengah, mengaku terharu mendengar pidato Presiden. "Kalau betul dihapus, saya bisa mulai lagi tanam. Tapi ya jangan cuma janji, kami sering dibohongi," ungkapnya.

Kementerian Koperasi dan UKM berjanji akan merampungkan petunjuk teknis penghapusan utang dalam waktu 60 hari ke depan. Sementara itu, Kementerian Keuangan tengah menghitung potensi dampak pada neraca perbankan BUMN dan koperasi penyalur. Kepastian implementasi dua kebijakan ini diperkirakan akan menjadi ujian besar konsistensi pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan sisi sosial dan fiskal.