MKD DPR RI Gelar Sidang Putusan Pelanggaran Etik Anggota

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menjadi sorotan setelah menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota dewan pada 5 November 2025. Lembaga internal parlemen ini memiliki mandat penting: menjaga martabat, kehormatan, dan integritas lembaga perwakilan rakyat. Tanpa eksistensi MKD, mekanisme pengawasan etika di tubuh DPR akan kehilangan gigi penegaknya.

Mengenal Mahkamah Kehormatan Dewan

MKD dibentuk berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang kemudian diperkuat oleh Peraturan DPR. Lembaga ini bersifat tetap dan terdiri dari 17 anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DPR berdasarkan perimbangan fraksi. Komposisinya mencakup unsur pimpinan MKD dan anggota, dengan masa jabatan yang mengikuti periode keanggotaan DPR.

"MKD adalah perangkat internal yang menjalankan fungsi quasi-yudisial. Ia memeriksa, mengadili, dan memutus perkara etika anggota dewan secara kolektif," ujar Dr. Andi Pratama, pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, dalam sebuah diskusi publik.

Tugas dan Wewenang MKD

Secara normatif, MKD mengemban tiga fungsi utama: pencegahan, penindakan, dan penjagaan kehormatan. Berdasarkan Peraturan DPR tentang Kode Etik, wewenang MKD meliputi:

• Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari masyarakat, sesama anggota, atau lembaga lain.
• Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan terhadap terlapor.
• Memanggil saksi, ahli, dan pihak terkait untuk dimintai keterangan.
• Menjatuhkan sanksi etis: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.
• Menyusun dan mengevaluasi Kode Etik serta memberikan rekomendasi pencegahan pelanggaran.

Dalam menjalankan fungsinya, MKD berwenang meminta dokumen, rekaman, atau bukti elektronik yang relevan. Keputusan MKD bersifat final dan mengikat secara internal, meskipun terbuka untuk gugatan di Mahkamah Agung jika menyangkut aspek administratif.

Proses Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan perkara di MKD mengikuti alur baku yang ketat untuk menjamin keadilan prosedural. Berikut kronologis umum yang dilalui:

1. Tahap Penerimaan Pengaduan — Pengaduan diajukan secara tertulis dengan identitas jelas dan bukti awal. MKD melakukan registrasi dalam waktu 7 hari kerja.
2. Tahap Verifikasi Administratif — Tim sekretariat meneliti kelengkapan syarat formil. Jika tidak lengkap, pelapor diberi kesempatan melengkapi.
3. Tahap Klarifikasi — MKD memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dalam sidang tertutup.
4. Tahap Sidang Pemeriksaan — Sidang terbuka digelar untuk mengkonfrontasi bukti, menghadirkan saksi, dan mendengarkan pembelaan.
5. Tahap Putusan — Rapat internal MKD mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau voting. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka dan dapat langsung dijalankan.

Sepanjang periode 2019–2024, MKD tercatat menerima lebih dari 120 pengaduan. Dari jumlah itu, sekitar 30% berujung pada sidang pemeriksaan, dan 8 anggota dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Data ini menunjukkan bahwa MKD bukan sekadar "macan kertas", melainkan instrumen penegakan etika yang aktif.

Kasus Terbaru: Sidang Putusan 5 November 2025

Sidang putusan pada 5 November 2025 menjadi contoh nyata implementasi kewenangan MKD. Perkara ini bermula dari pengaduan masyarakat yang mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh seorang anggota DPR dari salah satu komisi. Setelah melalui tahapan verifikasi dan pemeriksaan maraton, MKD akhirnya membacakan putusan.

Dalam amar putusannya, MKD menyatakan bahwa terlapor terbukti melanggar Pasal 7 ayat (2) Kode Etik yang mengatur tentang integritas dan kepatutan. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan dari keanggotaan komisi dan larangan mengikuti kegiatan resmi DPR. "Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada imunitas etik bagi wakil rakyat," kata Ketua MKD saat membacakan vonis.

Putusan tersebut mendapatkan respons beragam dari publik. Sebagian mengapresiasi langkah tegas MKD, sementara kelompok sipil mendesak agar sanksi pemberhentian tetap lebih sering dijatuhkan untuk efek jera. Apapun itu, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme internal pengawasan berfungsi dan mampu menjangkau pelanggaran yang sebelumnya kerap dianggap abu-abu.

Menjaga Marwah Parlemen

Keberadaan MKD menjadi penyeimbang di tengah sorotan negatif terhadap DPR. Tanpa lembaga pengawas etika yang kuat, kepercayaan publik terhadap parlemen akan semakin tergerus. Tantangan ke depan adalah mempercepat proses pemeriksaan dan memperkuat transparansi putusan agar publik dapat memantau akuntabilitas wakil mereka.