Ketidakpastian masa depan semakin menekan puluhan ribu tenaga pendidik di Indonesia. Sekitar

Jeritan Hati Tenaga Pendidik Terabaikan

Bukan sekadar angka, 30.000 orang ini adalah prajurit pendidikan yang bertugas di berbagai sudut Nusantara, mulai dari pelosok pegunungan hingga daerah terpencil pesisir. Namun, beda nasib dialami mereka jika dibandingkan rekan sesama PPPK berstatus penuh waktu. Upah yang diterima PPPK paruh waktu masih berbasis bayar per jam mengajar, tanpa jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan tanpa cuti tahunan yang menjadi hak dasar seorang aparatur sipil negara.

Dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu, banyak di antara mereka yang terpaksa mengais nafkah tambahan setelah jam mengajar usai. Sebagian menjadi ojek daring, penjual pulsa, atau buruh lepas demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ironisnya, mereka tetap dipanggil untuk mengabdi di sekolah negeri, membentuk generasi penerus bangsa, namun perlakuan negara terhadap mereka masih setengah hati.

"Kami bukan meminta kemewahan, kami hanya meminta keadilan. Jika PPPK penuh waktu mendapatkan hak yang layak, mengapa kami yang juga mengabdi dengan jumlah jam mengajar hampir sama harus menerima diskriminasi ini? 7 September bukan pilihan, tetapi keharusan," ujar Sekretaris Jenderal DPP GTKN, Ratna Purwakesi, dalam keterangan persnya, Senin (1/9/2025).

Aksi Nasional yang Menggema dari Sabang sampai Merauke

Aksi yang akan digelar secara serentak di berbagai daerah ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Para peserta aksi berencana melakukan mogok mengajar nasional selama satu hari penuh. Langkah ini dipilih untuk menunjukkan betapa vitalnya peran mereka dalam roda pendidikan nasional. Tanpa kehadiran mereka, ribuan kelas di sekolah negeri akan lowong, puluhan ribu siswa akan kehilangan sosok pengajar di depan kelas.

Rencana aksi ini telah mendapat dukungan dari berbagai aliansi guru dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka akan berkumpul di titik-titik strategis, seperti kantor gubernur, kantor dinas pendidikan, hingga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Jakarta, massa direncanakan akan menggelar aksi di sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada pemerintah pusat.

Selain menuntut penghapusan diskriminasi status, mereka juga meminta agar PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa seleksi berbelit-belit. Mereka menilai, pengalaman mengajar bertahun-tahun sudah cukup menjadi bukti kompetensi, lebih berharga daripada sekadar nilai tes yang sering kali tidak mencerminkan kapasitas pedagogis di lapangan.

Tantangan Pendidikan dan Harapan pada Pemerintah

Keputusan untuk mogok mengajar tentu bukan tanpa risiko. Para guru ini menyadari bahwa setiap jam mengajar yang hilang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. Namun, tekad mereka bulat bahwa satu hari tanpa upah adalah harga yang rela dibayar demi masa depan yang lebih baik. Mereka berharap, suara lantang dari jalanan pada 7 September mampu menembus tembok birokrasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian PANRB.

Hingga saat ini, para penggerak aksi menyebut belum ada respons konkret dari pemerintah yang menunjukkan komitmen serius untuk menyelesaikan persoalan PPPK paruh waktu. Rancangan peraturan yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan mereka pun masih tersendat-sendat. Akibatnya, ketidakpastian hukum semakin menambah beban psikologis bagi guru-guru yang seharusnya fokus pada proses belajar-mengajar.

Jika tuntutan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes akan berlanjut ke aksi yang lebih besar. Para pendidik ini ingin membuktikan bahwa pendidikan tidak bisa berjalan baik jika prajuritnya sendiri masih terkatung-katung dalam ketidakpastian. Mereka yang mengajarkan tentang keadilan, pantas menerima keadilan itu sendiri.

Berikut beberapa informasi penting terkait aksi yang akan berlangsung: